OJK Umumkan Stabilitas Jasa Keuangan di Tengah Ketidakpastian Global dan Inflasi

BeritaLokal, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kondisi jasa keuangan Indonesia tetap stabil meski terkena tekanan dari ketidakpastian ekonomi global dan inflasi. Pemerintah memperkuat langkah pencegahan risiko geopolitik, sementara sektor keuangan masih berada dalam posisi yang dipertahankan dengan bantuan kebijakan fiskal dan moneter.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan inflasi. “Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga,” kata Friderica dalam konferensi pers yang disiarkan daring, Selasa (7/7/2026).

Friderica menjelaskan bahwa meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah mengurangi tekanan di pasar energi global. Harga minyak kembali mendekati level sebelum konflik, sementara kekhawatiran terhadap gangguan pasokan turun. Namun, risiko geopolitik masih perlu dicermati karena stabilitas kawasan tetap rentan terhadap potensi eskalasi baru.

Di sisi lain, perekonomian global mengalami perbedaan kinerja di berbagai negara. Amerika Serikat dinilai tangguh dengan pasar tenaga kerja kuat meski inflasi meningkat. Di China, konsumsi domestik dan investasi swasta melemah, sementara aktivitas ekonomi Eropa tertahan karena permintaan yang lemah meskipun sektor manufaktur mulai membaik. OECD dan World Bank merevisi proyeksi pertumbuhan global menjadi 2,8% dan 2,5% untuk tahun 2026.

Di dalam negeri, indikator ekonomi seperti PMI manufaktur, surplus neraca perdagangan, dan cadangan devisa menunjukkan perlambatan. Namun, OJK menilai stabilitas nasional terjaga melalui kebijakan fiskal dan moneter. OJK juga memperkuat kebijakan keuangan berkelanjutan, termasuk implementasi program nilai ekonomi karbon dan kerja sama dengan mitra internasional dalam London Climate Action Week 2026.

OJK siapkan empat pilar keuangan berkelanjutan untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Pilar pertama adalah Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) sebagai kerangka bersama untuk mengklasifikasikan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Pilar kedua menekankan pengelolaan risiko iklim melalui metodologi dan data yang lebih baik. Pilar ketiga memperkuat kualitas informasi keberlanjutan, sementara pilar keempat mendukung ekosistem pasar karbon untuk memobilisasi investasi hijau.

Friderica menegaskan bahwa transisi berkelanjutan tidak hanya diatur oleh regulator semata. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan investor diperlukan agar kebijakan dapat terwujud secara nyata. “Transisi menuju ekonomi berkelanjutan tidak dapat diwujudkan oleh regulator semata,” ujarnya.

OJK juga memperkuat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas informasi debitur, memperluas akses pembiayaan sehat, dan mendukung penyaluran kredit ke sektor produktif, termasuk UMKM dan perumahan. Optimalisasi SLIK mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan, serta threshold informasi debitur untuk nominal di atas Rp 1 juta agar disajikan secara proporsional.

Dalam forum Sustainable Finance Forum 2026, Friderica menegaskan komitmen OJK dalam memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan. Target emisi nol bersih (net zero emissions) pada 2060 atau lebih cepat tetap dijajaki dengan dukungan sektor jasa keuangan yang kuat. “Karena itu, OJK terus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan untuk memberikan kepastian kebijakan, mendukung transformasi ekonomi Indonesia,” kata Friderica.