Krisis tata kelola air global saat ini mengancam penurunan PDB dunia hingga 15 persen jika investasi infrastruktur tidak segera diprioritaskan.
PerbesarUtusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Isu Air Retno Marsudi dalam sesi dialog bertajuk “Challenges and Prospects of International Water Cooperation: Water as a Factor of Sustainable Development” pada ajang St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026, Rabu (3/6/2026). (Dok. Tangkapan layar Roscongress Foundation)
, Moskow – Air bukan sekadar sumber kehidupan dasar, melainkan fondasi utama dari ketahanan ekonomi dan pembangunan global. Pesan kuat tersebut ditegaskan oleh Retno Marsudi, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Isu Air, saat berbicara dalam sesi dialog “Challenges and Prospects of International Water Cooperation: Water as a Factor of Sustainable Development” pada ajang St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026, Rabu (3/6/2026). Di hadapan para delegasi dari berbagai negara, mantan menteri luar negeri Republik Indonesia ini menyerukan pentingnya persatuan global untuk mengatasi krisis tata kelola air demi masa depan peradaban manusia.
“Izinkan saya memulai dengan satu kata yang sangat penting bagi kita semua. Bahwa air menghubungkan kita, dan air sudah seharusnya mempersatukan kita,” ujar Retno dalam pidato pembukanya.
Sentimen kerja sama ini ia bawa setelah sebelumnya menghadiri Konferensi Air Dushanbe ke-4 di Tajikistan, di mana ia menyaksikan langsung tumbuhnya semangat kolaborasi antarnegara untuk mengurusi masalah air global yang kini terjebak dalam lingkaran krisis “terlalu sedikit, terlalu banyak, dan air yang terlalu kotor.”
Menuju tenggat waktu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 6 pada tahun 2030, penilaian terbaru PBB menunjukkan adanya titik terang yang signifikan. Hampir satu miliar orang tambahan telah berhasil mendapatkan akses ke air minum yang dikelola secara aman, sementara lebih dari satu miliar orang lainnya kini menikmati fasilitas sanitasi yang layak. Kendati demikian, Retno mengingatkan komunitas internasional agar tidak cepat berpuas diri. Tekanan terhadap sumber daya air dunia terus meningkat tajam seiring menyusutnya gletser, serta frekuensi banjir dan kekeringan yang kian parah. Saat ini, masih ada 2,2 miliar manusia di bumi yang hidup tanpa akses air bersih.
Krisis lingkungan ini membawa konsekuensi finansial yang luar biasa fatal. Retno memaparkan fakta kontradiktif di mana sektor air tawar sebenarnya mampu menghasilkan nilai ekonomi sebesar US$ 58 triliun setiap tahunnya. Namun di sisi lain, tata kelola yang buruk dan bencanaair justru menguras kas negara dalam jumlah besar.
“Risiko yangdengan masalah air terus membebani perekonomian hingga 6-9 persen dari PDB setiap tahunnya di beberapa wilayah. Jadi, itu adalah jumlah yang sangat besar. Dan di masa depan, gangguan pada siklus global diprediksi akan menurunkan PDB di beberapa negara hingga mencapai 8-15 persen pada tahun 2050. Melampaui nilai ekonomi, dampak dari tantangan air ini juga dirasakan langsung dalam kehidupan manusia, perkembangan sosial, serta kondisi lingkungan,” papar Retno secara spesifik mengenai ancaman ekonomi global tersebut.
Atas dasar risiko nyata ini, PBB mendorong semua pihak—mulai dari pemerintah, akademisi, hingga sektor swasta—untuk segera mengadopsi tiga pendekatan strategis. Pertama adalah kebijakan publik yang responsif terhadap air (water-responsive approach), di mana isu air wajib diletakkan di pusat seluruh perumusan kebijakan pangan, kesehatan, energi, dan iklim. Mengingat air mencakup lebih dari 90 persen risikobencana alam, mengamankan stabilitas sektor air dinilai sama dengan mengamankan masa depan pembangunan itu sendiri.
Langkah kedua yang mendesak adalah menutup celah pendanaan global yang masif. Retno mengungkapkan anggaran dunia saat ini mengalami defisit yang sangat besar untuk bisa menyediakan sanitasi dan air bersih bagi seluruh penduduk bumi secara merata.
“Secara global, celah pendanaan di sektor air mengalami kekurangan yang sangat masif. Anggarannya diperkirakan mencapai US$ 114 miliar per tahun untuk mencapai akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang aman. Jadi, tanpa pendanaan yang mencukupi, tidak akan pernah ada ketahanan air,” tegasnya.
Pilar terakhir adalah pemanfaatan inovasi teknologi sebagai penentu perubahan (game changer). Retno menggarisbawahi bahwa teknologi pengelolaan air modern harus dibuat dengan harga yang terjangkau (affordable) agar mudah diadopsi oleh negara-negara berkembang. Lebih lanjut, ia juga memberikan catatan kritis yang sangat penting bagi industri digital modern agar lompatan teknologi tidak mengorbankan kelestarian alam.
“Kelompok teknologi seperti AI (Kecerdasan Buatan), sistem data, dan berbagai kemajuan lainnya tidak boleh mengorbankan air. Sebaliknya, mereka harus mendukung upaya kolektif kita dalam membangun ketahanan air,” urai Retno.
Mengakhiri pidatonya, Retno mengajak seluruh pemimpin dunia untuk menjadikan persiapan Konferensi Air PBB 2026 yang dipimpin bersama oleh Uni Emirat Arab dan Senegal sebagai momentum emas untuk mengakselerasi aksi nyata di lapangan. Ia mengingatkan bahwa waktu yang dimiliki dunia tidak banyak.
“Pesan inti saya hari ini sangat sederhana. Kita harus memperlakukan air sebagai sumber kehidupan dan juga sebagai prioritas strategis ekonomi maupun pembangunan. Ketahanan air adalah ketahanan pembangunan. Semakin lama kita menunda tindakan, semakin besar kita mempertaruhkan pembangunan kita sendiri,” pungkas Retno ditutup dengan apresiasi mendalam bagi para peserta forum.
Rusia Tolak Sentimen Sanksi di Isu Air
Menyambung seruan penting mengenai persatuan global dalam pengelolaan air, Rusia menegaskan posisi strategisnya terhadap arsitektur baru kerja sama air internasional. Berbicara langsung setelah paparan Utusan Khusus PBB, Asisten Presiden Rusia, Ruslan Edelgeriyev, menyampaikan pandangan komprehensif Rusia yang menekankan pendekatan ilmiah, penolakan tegas terhadap pembentukan birokrasi baru di bawah PBB, serta kritik tajam terhadap politisasi isu lingkungan melalui sanksi Barat. Langkah ini disampaikan dalam sesi dialog bertajuk “Challenges and Prospects of International Water Cooperation: Water as a Factor of Sustainable Development” pada ajang St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026.
Edelgeriyev secara khusus menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran Retno Marsudi di tengah jadwal forum yang sangat padat. Namun, ia langsung menggarisbawahi posisi Rusia yang menilai bahwa dunia tidak perlu membuang waktu untuk membentuk lembaga baru di bawah naungan PBB khusus untuk isu air karena dunia sudah memiliki instrumen hukum berupa Konvensi Air yang telah ditandatangani oleh 65 negara anggota.
“Gagasan baru yang diusulkan oleh beberapa negara mengenai pembentukan struktur baru di bawah PBB tidak perlu didiskusikan. Mengapa kita harus menciptakan sesuatu yang baru, sementara kita telah memiliki kerangka kerja konvensi tempat kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang belum tuntas? Instrumen ini bahkan belum digunakan secara penuh,” ujar Edelgeriyev mengkritik efisiensi birokrasi global.
Beralih ke tata kelola iklim global, Edelgeriyev melihat bahwa elemen seperti mekanisme pasar dan non-pasar dalam Perjanjian Paris yang berbasis konsensus dapat diadopsi ke dalam kerja sama air. Kendati demikian, ia memberikan catatan kritis yang sangat keras terhadap degradasi implementasi komitmen tersebut akibat intervensi politik negara-negara Barat.
“Kami melihat adanya penurunan kualitas dari pendekatan-pendekatan awal yang tertuang dalam Perjanjian Paris akibat agenda sanksi, sanksi sekunder, serta isu hubungan dagang yang tidak transparan. Beberapa negara mencoba memanipulasi pasar dan menjebak pihak lain agar bergantung pada teknologi mereka dengan klaim akses bebas. Kami tidak ingin praktik negatif seputar Perjanjian Paris ini menular dan diterapkan ke dalam perjanjian kerja sama air internasional di masa depan,” tegas Edelgeriyev.
Merespons pesan utama Utusan Khusus PBB bahwa air harus menjadi faktor pemersatu, Rusia menyatakan sepakat dan siap menjadikan prinsip tersebut sebagai panduan utama. Namun, Edelgeriyev meluruskan persepsi global mengenai konflik air dengan menyatakan bahwa dalam mayoritas kasus di dunia, air hampir tidak pernah menjadi akar masalah.
“Secara garis besar, dalam sebagian besar kasus, air bukanlah penyebab konflik, melainkan dijadikan sebagai alat konflik. Jika kita melihat konflik apa pun, kita akan menyadari bahwa sumber konflik tersebut bukanlah air, tetapi air digunakan sebagai alat di dalamnya. Di negara kami, kita bisa mengambil contoh Kanal Krimea; infrastruktur itu adalah alat, bukan sumber konflik,” paparnya secara terbuka.
Sebagai bentuk komitmen terhadap hubungan yang harmonis, Rusia menyatakan siap membagikan pengalaman sukses mereka dalam mengelola perjanjian bilateral sungai lintas batas, seperti kerja sama dengan Azerbaijanpengelolaan Sungai Samur. Guna mewujudkan visi air sebagai pemersatu dunia, ia mendesak adanya kesetaraan standar ilmiah global. “Kita harus menyelaraskan pendekatan berbasis negara untuk memastikan kita menerima metodologi bersama dan memiliki standar umum, sehingga hasil dari proyek air dan iklim dapat diakui secara internasional,” tambahnya.
Menutup pidatonya, Asisten Presiden Rusia ini memaparkan terobosan sains mutakhir berskala besar yang sedang digodok oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia menggunakan pendekatan wilayah sungai yang komprehensif dari gletser hingga samudra. Saat ini, lembaga-lembaga riset Rusia tengah melakukan pemodelan dan prakiraan arus air yang sangat masif terhadap sungai-sungai besar di wilayah utara dan Siberia.
Edelgeriyev mengungkapkan rencana strategis jangka panjang Rusia tersebut, “Jika sains memungkinkan dan para pakar lingkungan mengonfirmasi bahwa hal itu aman, mungkin sangat masuk akal bagi kita untuk mengambil sebagian sumber daya air dari sungai-sungai Siberia tersebut dan mengarahkannya ke wilayah selatan negara kami. Ke depan, aliran ini bahkan berpotensi dialirkan menuju kawasan-kawasan regional luar yang memiliki tingkat ketegangan krisis air yang sangat tinggi. Namun, semua ini harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, matang, berbasis ilmiah, serta mendapatkan izin penuh dari komunitas ahli lingkungan.”
