JHT 0% Dibatalkan: Demonstrasi Dihentikan

BeritaLokal, Jakarta – Pemerintah memutuskan membatalkan rencana aksi demonstrasi menuntut kebijakan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) 0% yang diperoleh setelah dialog konstruktif antara Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Perubahan kebijakan ini disampaikan setelah pihak kepolisian menghentikan rencana aksi yang dipimpin Bung Sudar Suparno, di latar belakang konflik kepentingan antara pemegang saham dan karyawan.

Said Iqbal menekankan bahwa pembatalan aksi demonstrasi terjadi karena pemerintah dinilai telah menunjukkan iktikad baik dengan membuka ruang dialog dan bersedia mengkaji usulan perubahan kebijakan pajak JHT. Dalam pertemuan di Kementerian Keuangan, ia menjelaskan bahwa perannya adalah menjembatani aspirasi pekerja, melakukan lobi, dan menyampaikan hasilnya kepada Presiden. Pihak kepolisian segera mengambil tindakan untuk memastikan tidak ada aksi yang merusak kestabilan di wilayah terkait.

Pemimpin aksi demonstrasi, Bung Sudar Suparno, telah menyiapkan rincian perencanaan yang akan dilakukan pada Kamis 9 Juli 2026, namun pihak berwenang menghentikannya sebelumnya karena dugaan konflik kepentingan. Selain itu, peristiwa ini juga menyoroti pergeseran dinamika politik di industri keuangan. Harga emas Antam turun 14.000 rupiah per gram menjadi Rp 2.641.000, sementara harga buyback mengalami penurunan hingga Rp 21.000, menjadikannya Rp 2.393.000 per gram. Penurunan ini terjadi setelah kenaikan ketegangan geopolitik antara AS dan Iran memicu tekanan pada rupiah.

Kurs rupiah melemah 0,19% ke level 18.014 per dolar AS, sementara kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) turun menjadi 18.005 per dolar AS. Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik yang meningkat setelah serangan AS terhadap Iran.

Peristiwa ini menunjukkan dinamika ekonomi dan politik kompleks di Indonesia, dengan pemerintah terus berupaya menyeimbangkan kepentingan antara karyawan, pemegang saham, dan masyarakat umum dalam mempercepat penerapan kebijakan pajak JHT 0% sebelumnya.