BeritaLokal, Manado – Pemerintah Papua mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui program cetak sawah 80 ribu hektare. Dalam kunjungan ke Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya pengembangan pertanian modern sebagai kunci meningkatkan produksi pangan dan memperkuat persaingan pasar lokal.
Program ini terdiri dari dua tahap: 30 ribu hektare pada 2025 dan 50 ribu hektare pada 2026, menjadikan total 80 ribu hektare sebagai target pengembangan sawah baru di wilayah Papua. Amran mengatakan bahwa sebagian lahan sudah mulai berproduksi, sementara sisanya dalam tahap pengerjaan dan pengembangan. “Total sekarang 80 ribu hektare. Tahun lalu hanya 30 ribu, tahun ini 50 ribu,” ujarnya.
Pemerintah menyalurkan anggaran lebih dari Rp5 triliun selama dua tahun 2025-2026 untuk pengembangan pertanian. Dalam 2025, alokasi mencapai lebih dari Rp2 triliun, sementara pada 2026 naik menjadi Rp3,2 triliun. Dana ini digunakan untuk berbagai program, termasuk penguatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan modernisasi pertanian.
Selain itu, pemerintah memperkuat teknologi pertanian melalui alat dan mesin (alsintan) yang disiapkan untuk petani. Amran mengatakan bahwa keberadaan traktor dan alat modern sangat penting dalam meningkatkan produktivitas sawah, terutama di lahan luas. “Ketika luasan hamparan puluhan ribu hektare, manual tidak mungkin dilakukan. Khusus untuk sawah yang sangat besar harus menggunakan teknologi modern,” kata mantan Menteri Pertanian sebelumnya.
Program ini diharapkan meningkatkan produktivitas lahan Papua dari tiga ton gabah per hektare menjadi lima hingga tujuh ton. Dengan dana tambahan dan pendekatan modernisasi, pemerintah berupaya membangun sentra produksi pangan baru di wilayah timur Indonesia.
Peningkatan produktivitas juga menjadi fokus utama dalam pengelolaan lahan yang lebih besar, dengan dukungan teknologi dan alat pertanian modern. Pembiayaan dari efisiensi anggaran sebelumnya serta alokasi dana refocusing diharapkan mendorong kemandirian pangan nasional.
Dengan program ini, Papua berharap dapat memperkuat pasokan beras dan menopang ekonomi lokal secara lebih terpadu. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di era globalisasi.