RUU Kripto Dikebut Sebelum 4 Juli, Gedung Putih Terus Lobi Kongres

BeritaLokal, Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat (AS) terus berupaya mewujudkan target pengesahan Rancangan Undang-Undang Aset Digital (Clarity ACT) sebelum 4 Juli 2026. Meski menghadapi tantangan politik dan prosedural di Kongres, Gedung Putih menegaskan komitmen untuk mempercepat proses legislatif yang melibatkan berbagai pihak.

Pembahasan Clarity ACT, yang mencakup kepastian regulasi bagi industri aset digital, masih berlangsung intensif di Washington. Direktur Eksekutif White House Crypto Council, Patrick Witt, mengatakan bahwa negosiasi terus berjalan dengan anggota parlemen dan pemangku kepentingan. Witt menyebut kemajuan signifikan terjadi meski tantangan masih ada, seperti perbedaan pandangan dalam regulasi etika dan teknis.

Dukungan kuat dari 200 perusahaan kripto, termasuk Coinbase, Ripple, Kraken, dan Circle, memperkuat momentum pengesahan. Ketua CFTC Mike Selig menilai regulasi ini dapat mengakhiri ketidakpastian industri kripto di AS. Namun, proses legislatif masih terlalu kompleks karena perlu menyelesaikan perbedaan pendapat dan menggabungkan rancangan aturan yang berbeda menjadi satu versi akhir sebelum mendapat persetujuan minimal 60 suara di Senat.

Isu utama yang belum terselesaikan meliputi apakah pemegang stablecoin boleh memperoleh pendapatan pasif hanya dengan menyimpan aset digital, serta pembagian kewenangan pengawasan antara SEC dan CFTC. Senator Cynthia Lummis mendukung regulasi ini karena dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri.

Sementara itu, kejelasan regulasi Clarity ACT diharapkan memperkuat kerangka hukum untuk investor, perusahaan, dan regulator. Proses pengesahan masih tergantung pada kemampuan pihak politik untuk menghadapi perdebatan substansial sebelum 4 Juli.

BeritaLokal, Jakarta, Pemerintah AS terus berupaya mewujudkan target pengesahan Clarity ACT sebelum 4 Juli 2026. Dukungan kuat dari perusahaan kripto dan kebutuhan untuk menghadapi tantangan regulasi etika serta teknis menjadi pendorong utama proses legislatif yang masih berlangsung di Kongres.