beritalokal.my.id, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghitung butuh triliunan rupiah untuk menata perlintasan sebidang di Indonesia. Ada sekitar 1.810 perlintasan sebidang tanpa penjaga dan perlu ditata ulang maupun ditutup permanen.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin mengungkapkan total ada 3.674 perlintasan sebidang, 1.810 diantaranya tidak dijaga. Dari jumlah itu, 172 perlintasan sebidang dengan lebar jalan di bawah 2 meter ditutup, dan 1.638 lainnya akan jadi prioritas penanganan keselamatan. Bagian terakhir ini memerlukan dana cukup besar.
“Maka ini akan kami buatkan perlintasan, portal atau pengaman untuk peningkatan keselamatan, dan jalan-jalan yang cukup ramai itu kami rencanakan untuk mengusulkan kepada pemerintah itu membuatkannya tidak sebidang lagi,” ungkap Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (3/6/2026).
Dia mencatat ada sekitar 40 perlintasan sebidang yang perlu dibuatkan akses jalan semacam flyover. Sementara itu, soal penataan 1.638 perlintasan tadi, Bobby menghitung setidaknya butuh dana Rp 1,2 triliun.
“Nah untuk JPL-nya (Jalur Perlintasan Langsung) sendiri kami sudah melakukan estimasi kebutuhan dari capex-nya (capital expenditure atau belanja modal) itu sekitar Rp 1,2 triliun,” ujarnya.
Estimasi biaya untuk penguatan keamanannya mencakup gardu dan alat pengamanan sekitar Rp 200 juta per titik, pintu perlintasan elektrik Rp 500 juta per titik, pintu perlintasan mekanik Rp 200 juta per titik, hingga perlengkapan lainnya senilai Rp 100 juta per titik.
Adapun, peningkatan keselamatan dilakukan dalam beberapa tahap. Yakni, pemenuhan kelengkapan dasar berupa petugas penjaga, gardu penjaga, dan alat komunikasi. Diikuti dengan sirine, lampu flip-flop, CCTV, dan panic button. Berikutnya dilakukan evaluasi teknis sistem palang pintu perlintasan sebelum dilakukan pemasangan palang pintu perlintasan sesuai kelas jalan.
Butuh Rp 700 Miliar Buat Penjaga
PerbesarLangkah ini diambil sebagai respons setelah terjadinya insiden kecelakaan antara Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026 malam. Tampak dalam foto, aktivitas pekerja dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta saat proses pemasangan palang pintu di perlintasan sebidang Jalan Ampera, dekat Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. (Kapanlagi.com/Budy Santoso)
Bobby mengatakan kebutuhan dana Rp 1,2 triliun tadi belum termasuk untuk biaya operasional. Utamanya, bagi penjaga perlintasan yang membutuhkan biaya sekitar Rp 700 miliar per tahun.
Mengacu pada jumlah 1.638 perlintasan sebidang yang akan ditata tadi, diperlukan sekitar 8 ribu orang petugas penjagaan yang akan bekerja dalam 3 shift.
“Kebutuhan dari opex-nya (operating expenditure atau biaya operasional) itu karena harus ada penjaga, penjaga ini 3 shift. Kami sudah hitung juga dari 1.638 perlintasan ini kita akan butuh lebih dari 8.000 petugas penjaga yang cost-nya itu sekitar Rp 700 miliar per tahunnya,” beber Bobby.
Bukan Tanggung Jawab KAI
PerbesarKendaraan roda dua maupun roda empat masih dapat melintas secara bergantian tanpa hambatan berarti. Tampak dalam foto, situasi arus lalu lintas saat proses pemasangan palang pintu di perlintasan sebidang Jalan Ampera, dekat Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. (Kapanlagi.com/Budy Santoso)
Bobby menerangkan lagi, sejatinya persoalan perlintasan sebidang ini bukan jadi beban KAI, melainkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengacu pada kategori jalan yang tersedia perlintasan sebidang tadi.
“Perlu kami garis bawahi perlintasan sebidang ini merupakan tanggung jawab sebenarnya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan status jalannya. Kalau jalannya jalan nasional maka tanggung jawabnya itu di DJKA (Direktorat Jenderal Perkeretaapian),” ucapnya.
“Kalau jalannya jalan provinsi maka tanggung jawabnya itu di Pemprov. Kalau jalannya jalan kabupaten itu tanggung jawabnya di Pemkab dalam hal ini. Jadi sebenarnya tanggung jawab dari perlintasan sebidang ini itu bukan di kami,” imbuh Bobby.
