Bea Cukai Tetap, Purbaya Tegaskan Reformasi Besar

BeritaLokal, Jakarta – Purbaya Buka Suara soal Isu Bea Cukai Dibubarkan: Kini Banyak Berubah, Menteri Keuangan Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak akan dibubarkan meski pernah menjadi bahan perdebatan, karena kinerja lembaga kini memperlihatkan tren perbaikan yang signifikan. Pada konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan yang dilaksanakan pada Selasa, 21 Juli 2026, Purbaya menguraikan serangkaian reformasi struktural yang telah diimplementasikan, mulai dari penghitung ulang pengangkatan pegawai hingga pergantian pimpinan pada tingkat tertinggi, sehingga seluruh pihak mengetahui konsekuensi serius bila gagal meningkatkan performa. Ia menegaskan bahwa perubahan tersebut sudah terwujud melalui data penerimaan dan penurunan praktik penyelundupan yang nyata.

Purbaya mengungkapkan bahwa kebijakan pembaruan ini dimulai pada awal tahun fiskal 2026, ketika pertimbangan utama adalah menegakkan integritas lembaga serta mengoptimalkan penerimaan negara. Dalam konteks ini, DJBC mengalami kebijakan retraining dan seleksi ketat yang melibatkan lebih dari 10.000 pegawai, termasuk staf operasional dan pejabat seniornya. Di bagian pelaksanaan, Purbaya menyebutkan bahwa dilakukan perancangan ulang strategi pengawasan dengan fokus pada titik entry klasik seperti pelabuhan, bandara, dan jalur logistik internasional. Istilah kalangan menasar “cost deterrence” diimplementasikan melalui pengadopsian model penahanan kendaraan untuk penyelundupan, sehingga biaya pelanggaran naik secara signifikan, menutup ekonomi penelantaran rokok, rempah, dan barang-barang bernilai tinggi.

Pembaruan tak hanya berfokus pada pengawasan operasional, melainkan juga pada pemeliharaan rekam jejak penegakan hukum. Pada bulan April 2026, DJBC mencatat penahanan truk yang melibatkan lebih dari 3.500 kendaraan pengangkut barang ilegal di berbagai kantor Bea Cukai di atas 5 provinsi. Penataan ulang prosedur perolehan keterangan di kantor cabang menambah ketatnya penegakan hukum, sehingga pelanggaran rokok ilegal terhitung melibatkan 684 juta batang atau meningkat 125,8 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya, penegakan di sektor narkotika juga menunjukkan rekor 522 kasus kenaikan 10,8 % secara tahunan, menggambarkan penekanan pada kegiatan terjangkau sektor.

Di balik perubahan struktural, respons tingkat puncak menjadi indikator kinerja lembaga. Presiden Prabowo Subianto, yang sempat berdiskusi dengan Purbaya tentang potensi pembubaran DJBC, menolak ide tersebut setelah melihat data kinerja yang menonjol sejak 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo senang mendengar laporan Purbaya dan mencatat peningkatan signifikan dalam penerimaan negara bila dibandingkan peredaran barang ilegal. Ia juga mengungkapkan harapannya bagi DJBC menjadi lembaga yang tidak hanya produktif finansial tapi juga bersih dari praktik korupsi, dengan memperkuat integritas meluas hingga tingkat pegawai desa.

Angka finansial DJBC menunjukkan dampak positif secara kuantitatif, menjuarai angka penambahan penerimaan 0,6 % pada April 2026. Realisasi hingga bulan itu mencapai Rp 100,6 triliun, meningkat dari Rp 67,9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya, dan memperbaiki kisaran defisit APBN yang sebelumnya terserap sebesar Rp 321,6 triliun pada akhir Agustus 2025. Kinerja bulan Januari, Februari, dan Maret 2026 yang sebelumnya menurun hingga 14 %, 14,7 %, dan 12,6 % berturut-turut, menunjukan plot tanggulan yang tak lagi meragukan peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Sebagai analisis lanjutan, pergeseran strategi yang diadopsi oleh DJBC menandai pergeseran paradigma penegakan hukum di Indonesia, di mana penekanan lebih pada pencegahan daripada pembuktian. Ancaman tinggi terhadap pelaku ilegal meningkatkan harusnya taktik “makan bumi”, sekaligus memperkuat kepercayaan publik pada lembaga bea cukai, yang selama ini kerap dianggap beban administratif saja. Rangkaian hasil yang menunjukkan peningkatan perolehan, penurunan kerusakan pajak, serta penerimaan pendapatan negara secara konsisten menunjukkan bahwa kebijakan Purbaya berhasil menanamkan disiplin melalui kombinasi discipline pose dan teknologi monitoring yang cerdas.

Pengintegrasian teknologi digital dalam pengawasan jalur masuk barang, kemitraan dengan sistem pelacakan GPS, serta penyediaan modul pelatihan daring bagi semua pegawai, memperkaya pipeline kerja yang modern. Dalam konteks global, Indonesia menempatkan DJBC pada kuasa transkustomet penumpukan banyak kepercayaan para investor asing. Kenaikan kualitas penegakan hukum dan organisasi yang jelas memudahkan konformitas internasional, khususnya di sektor rokok dan uang kulit halal, yang terpengaruh nilai industri. Dengan keberhasilan ini, Purbaya menegaskan bahwa “kita sudah menindak ini secara serius, mereka sudah mulai takut ya, iya kayaknya pak”, pertolongan sekaligus rekaman keberhasilan operasional dalam meneguhkan reputasi lembaga bea cukai untuk masa depan.