BeritaLokal, Tanjung Priok – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengungkap penyebab utama penumpukan ribuan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Berdasarkan informasi yang diperoleh, masalah tersebut tidak berasal dari proses administrasi kepabeanan, melainkan terkait tindakan perusahaan importir yang menunda pengeluaran barang dari pelabuhan setelah Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) diterbitkan.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menjelaskan bahwa seluruh proses pelayanan kepabeanan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, namun terdapat perusahaan yang menunda pengangkutan barang keluar dari pelabuhan. “Kondisi tersebut terjadi setelah proses administrasi selesai,” katanya. Ia mengatakan bahwa penumpukan kontainer memengaruhi tinggi jumlah barang yang masih berada di kawasan pelabuhan, sehingga memperparah kelancaran arus logistik dan meningkatkan waktu “dwelling time” (waktu menunggu barang).
Dalam rapat kerja, Djaka menyebut sejumlah perusahaan otomotif, seperti BYD dan Wuling, masih memanfaatkan fasilitas penyimpanan di pelabuhan hingga dua minggu setelah SPPB diterbitkan. “Mereka mungkin memilih menunda pengeluaran barang karena biaya penyimpanan lebih murah dibandingkan ke lokasi lain di luar kawasan pelabuhan,” katanya. Djaka juga menyatakan pemerintah akan menggeser perusahaan ke lini 2 di tempat penyimpanan terpisah, untuk mempercepat pengeluaran barang.
Pihak DJBC menegaskan tidak ada kendala administratif yang menyebabkan keterlambatan. “Kita melakukan pemaksaan kepada perusahaan agar segera mengeluarkan barang setelah proses kepabeanan selesai,” kata Djaka. Ia menduga tindakan ini bertujuan untuk memperbaiki efisiensi logistik nasional, terutama dalam meningkatkan kapasitas pelabuhan yang saat ini terbebani karena penumpukan kontainer.
Kondisi tersebut dihadapi oleh petugas kepabeanan dan pihak penyelenggara pelabuhan. Djaka menekankan bahwa keberadaan DJBC sebagai lini pertama dalam pengelolaan barang sesuai standar yang diharapkan oleh nasional. “Bea Cukai harus tetap berperan aktif dalam memastikan kelancaran alur perdagangan,” katanya.
Sejumlah perusahaan otomotif tercatat masih menunda pengangkutan barang hingga sekitar 10 ribu kontainer di pelabuhan. Pemerintah berharap langkah-langkah yang dilakukan dapat mengurangi penumpukan dan mempercepat arus logistik, sehingga mencegah dampak negatif terhadap industri dan ekonomi nasional.