BeritaLokal, Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah penataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menghadapi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya di sejumlah daerah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan bahwa evaluasi terhadap SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) akan dilakukan secara menyeluruh berdasarkan kondisi lapangan, bukan hanya data administratif.
Selain itu, pemerintah mengakui adanya klaster permasalahan yang memerlukan penyesuaian. Prasetyo menyatakan bahwa upaya penataan akan fokus pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta peningkatan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam dua pekan terakhir.
Pemerintah menegaskan bahwa evaluasi SPPG akan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja langsung di lapangan, bukan hanya berdasarkan angka data. Prasetyo menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah memastikan semua SPPG mematuhi aturan dan standar yang ditetapkan, meski belum ada keputusan untuk menutup fasilitas tertentu.
Kemungkinan adanya SPPG dengan kapasitas terlebihan atau jumlah berlebih di daerah akan diperiksa kembali. Prasetyo menekankan bahwa penyelesaian masalah tidak hanya melibatkan pemilik SPPG, tetapi juga apakah ada pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pemerintah akan mempercepat penyaluran manfaat MBG ke wilayah terluar dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Langkah-langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas program serta menjamin kesetaraan akses bagi seluruh populasi.
Dalam rangka menghadapi tantangan kompleks dalam memastikan keberlanjutan pelaksanaan MBG, pemerintah bersiap menjaga keseimbangan antara distribusi manfaat dan kebutuhan masyarakat.
