Belanja Pusat Rp 1.298 Triliun Jadi Motor Ekonomi Semester I

BeritaLokal, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, percepatan belanja negara pada Semester I-2026 menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di tengah ketidakpastian global. Hingga akhir Juni 2026, belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp 1.298,6 triliun atau 41,2 persen dari pagu APBN 2026, meningkat sebesar 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Purbaya menjelaskan bahwa belanja kementerian/lembaga (K/L) telah terealisasi sebesar Rp 658,9 triliun. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos), serta membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.

Bantuan sosial yang telah disalurkan mencakup bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Selain itu, realisasi belanja non-K/L tercatat mencapai Rp 639,7 triliun, yang dialokasikan untuk membayar subsidi dan kompensasi tahun berjalan, menyelesaikan kurang bayar tahun 2025, serta membiayai THR dan gaji ke-13 bagi para pensiunan. Purbaya mengatakan, kenaikan anggaran subsidi ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), nilai tukar rupiah, serta meningkatnya konsumsi BBM, LPG 3 kilogram, dan listrik bersubsidi.

Lonjakan subsidi energi dan komoditas juga mendorong peningkatan realisasi belanja negara. Dalam Semester I-2026, penyaluran BBM bersubsidi naik 7,8 persen, distribusi LPG 3 kilogram meningkat 2 persen, jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,1 persen, dan penyaluran pupuk melonjak signifikan sebesar 21,4 persen. Peningkatan konsumsi beras juga mencapai 3,6 persen. Selain itu, anggaran subsidi pupuk menjadi katalisator ekonomi dengan memperkuat akses masyarakat terhadap sumber daya.

Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp 397,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu APBN. Purbaya menjelaskan tingginya realisasi TKD dipengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran serta memenuhi persyaratan penyaluran. Ia berharap realisasi transfer ke daerah terus berjalan baik hingga semester kedua. Proyeksi akhir tahun 2026 menunjukkan total pendapatan negara akan mencapai Rp 3.208,1 triliun atau 101,7 persen dari target APBN, melonjak 16 persen dibandingkan tahun 2025. Penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai Rp 2.631,4 triliun, terdiri atas penerimaan pajak Rp 2.310,8 triliun dan kepabeanan/cukai Rp 320,6 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp 575,1 triliun.

Purbaya menekankan bahwa percepatan belanja negara harus disertai dengan kebijakan pemerintah yang transparan dan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. “Kita perlu memastikan bahwa anggaran tidak hanya terkumpul, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Purbaya dalam rapat bersama Banggar DPR RI.