BeritaLokal, Jakarta (beritalokal.my.id) – Krisis listrik yang melanda wilayah Sumatera dan Jawa selama beberapa waktu terakhir tidak hanya disebabkan oleh penurunan stok batubara, tetapi juga terkait dengan kebijakan Dirut PLN Darmawan Prasodjo, yang mampu membangun pembangkit baru selama 5 tahun kepemimpinannya. Kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah menjadi isu yang menonjol dalam skenario ini.
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira, mengatakan bahwa selama Darmo memimpin PLN, tidak ada pembangkit baru yang dibangun. “Tidak sekalipun ada keputusan dari dia untuk memulai pembangunan pembangkit baru,” kata Yudhistira dalam wawancara terpisah. Hal ini menimbulkan pertanyaan: Apakah krisis listrik saat ini adalah efek langsung dari kebijakan Darmo yang tidak mengambil langkah strategis?
Yudhistira menjelaskan bahwa defisit kapasitas pembangkit lama, kinerja operasional, dan kurangnya pemeliharaan menjadi faktor utama. “Defisit ini juga terjadi karena tata kelola PLN yang tidak seimbang. Jika Dirut PLN tidak melakukan investasi secara proaktif, maka kondisi saat ini bisa dianggap sebagai sabotase terhadap pemerintahan Prabowo,” katanya.
Pihak Kornas Re-LUN juga menyoroti bahwa PLN memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan listrik. “Mereka seharusnya memperkuat sistem elektrifikasi, tetapi justru melakukan kebijakan jangka pendek yang tidak efektif,” tambah Yudhistira. Ia menyoroti bahwa keputusan investasi PLN dan IPP selama kepemimpinan Darmo tidak terwujud, sehingga mengakibatkan defisit yang lebih parah.
Dalam wawancara lainnya, Yudhistira mengkritik komunikasi PLN yang kurang transparan. “Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas tentang penyebab pemadaman dan solusi. Tapi PLN terus menggunakan istilah ‘gangguan’ dan ‘pemeliharaan’ tanpa menjelaskan lebih lanjut,” kata dia. Ia menyoroti bahwa kebijakan komunikasi yang tidak sehat berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap PLN.
Sementara itu, pihak PLN sendiri dituduh melakukan strategi pembohongan publik. “PLN harus menjelaskan kondisi pasokan listrik secara transparan, termasuk kapasitas pembangkit dan langkah perbaikan yang sedang dilakukan,” kata Yudhistira. Ia menilai bahwa kebijakan PLN saat ini tidak memenuhi kewajiban sebagai perusahaan negara yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat.
Krisis listrik saat ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di Jawa, yang meningkatkan permintaan listrik. “Jika PLN tidak melakukan investasi proaktif, maka dampaknya akan berdampak pada pemerataan ekonomi,” kata Yudhistira. Ia menyoroti bahwa kinerja PLN sekarang mengalami keterpurukan yang terkait dengan kebijakan jangka pendek dan kurangnya sinergi antara pembiayaan dan operasional.
Darmawan Prasodjo, mantan Dirut PLN, dituduh tidak aktif dalam memperkuat sistem listrik. “Ia hanya ngomong doang tentang transisi energi tetapi tidak tindak lanjuti,” kata Yudhistira. Ia mengkritik kebijakan yang menunda investasi dan fokus pada solusi jangka pendek, bahkan mengabaikan dampak finansial terhadap negara.
Pertanyaan utama yang muncul adalah: Apakah krisis listrik saat ini merupakan efek dari kebijakan PLN yang tidak sehat atau isu politik? Yudhistira meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan energi dan komunikasi PLN agar masyarakat dapat merasakan perubahan positif.
