RKAB Batu Bara Bukan Bukti Kurang Pasokan ke PLN

BeritaLokal, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara tegas menolak klaim bahwa relaksasi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) batu bara akan menurunkan pasokan ke pembangkit listrik PT PLN (Persero). Dalam pernyataan yang diambil di JICC Senayan pada Selasa (21/7/2026), Bahlil menyatakan bahwa langkah relaksasi ini justru dimaksudkan untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan, serta tetap mengedepankan prioritas kebutuhan dalam negeri, termasuk sektor tenaga listrik.

Pada sesi tersebut, Bahlil menjelaskan bahwa RKAB tahun 2026 memungkinkan tenaga kerja mencapai lebih dari 200 juta ton, namun alokasi spesifik untuk pembangkit dalam negeri masih diprioritaskan. Ia menegaskan, “Jangan lagi ada orang membangun persepsi seolah‑olah RKAB itu berdampak pada PLN. Ini Dirut PLN sudah menjelaskan karena kita prioritaskan dalam negeri termasuk industri‑industri lainnya, ya.” Pernyataan ini muncul sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kontinuitas energi sambil mengoptimalkan produksi batu bara nasional.

Keseimbangan Pasokan dan Permintaan

Bahlil menegaskan bahwa relaksasi RKAB batu bara bukanlah kebijakan yang menipiskan pasokan ke pembangkit listrik, melainkan diatur secara terukur. Ia menekankan bahwa produksi akan meningkat di atas target RKAB karena kebutuhan domestik yang terus bertambah, dengan fokus khusus pada kebutuhan semua industri. Dalam konteks ini, PLN “diperhitungkan dalam prioritas” sehingga tidak ada kompromi terhadap jaminan energi.

Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo, menindaklanjuti pengakuan Menteri dalam pertemuan dengan Komisi XII DPR (2/7/2026). Ia menyampaikan bahwa kebutuhan batu bara PLN per tahun kini mencapai 152 juta ton, dan pada Juli 2026 sudah tersedia penugasan lebih dari 200 juta ton yang sedang proses kontrak. “Kita mengucapkan apresiasi terima kasih atas dukungan Pak Menteri dan Pak Dirjen Minerba,” kata Darmawan, menegaskan bahwa proses kontrak berlangsung cepat demi memenuhi spesifikasi batu bara berkalori menengah‑atas.

Pada bulan Juli 2026, PLN berhasil memperoleh tambahan pasokan batu bara sebanyak 1,8 juta ton di luar kontrak tetap, sementara rencana tambahan sebesar 3 juta ton ditujukan untuk periode Agustus-Desember. Peningkatan ini memanfaatkan penugasan khusus yang diberikan oleh ESDM untuk menambah jarak pangkalan batu bara berkalori 4.500 ke atas, yang sebelumnya menjadi kendala signifikan bagi kelistrikan di Pulau Jawa.

Darmawan menyoroti bahwa penyediaan batu bara berkalori rendah masih mendominasi produksi nasional, sedangkan batu bara berkalori menengah dan tinggi terus menurun. Kondisi tersebut menjadi pemicu PH pada sistem kelistrikan, sehingga PLN mendorong ESDM untuk mengajukan penugasan tambahan. Respons cepat dari pemerintah, mulai kontrak sebulan kini telah berjalan, menonjolkan komitmen mendukung sistem kelistrikan.

Akhirnya, Bahlil menegaskan kembali bahwa relaksasi RKAB tidak mengganggu pasokan ke PLN; sebaliknya, langkah tersebut memastikan ketersediaan batu bara berkalori tinggi yang dibutuhkan. Dengan penugasan lebih dari 200 juta ton yang sedang diproses kontrak dan tambahan pasokan 1,8 juta ton pada Juli, serta rencana 3 juta ton selanjutnya, garis utama pasokan energi di Indonesia terjaga. Ini menandai langkah nyata pemerintah untuk menanggulangi pemadaman bergilir di Jawa melalui penyesuaian kebijakan RKAB dan dukungan penugasan ESDM.