Pemerintah Minta Peternak Ayam Sesuaikan Kalender Produksi dengan Jadwal MBG

BeritaLokal, Bogor – Pemerintah mempercepat langkah strategis untuk mengatasi penurunan harga ayam dan telur akibat penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah. Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sekaligus Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, meminta peternak ayam pedaging dan petelur untuk menyesuaikan kalender produksi dengan jadwal sekolah. Penyesuaian ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga komoditas yang mengalami penurunan sejak program MBG dihentikan sementara selama masa libur.

Sudaryono menegaskan bahwa program MBG, dengan skala besar, memicu permintaan tinggi terhadap ayam dan telur, sehingga harga komoditas tersebut terjebak pada level yang lebih rendah. Meski demikian, kehadiran program ini juga berdampak positif pada geliat industri peternakan, menumbuhkan peternak baru karena adanya permintaan baru. Namun, penurunan harga saat MBG libur memerlukan langkah pencegahan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.

“Kita perlu menyesuaikan kalender produksi agar sejalan dengan jadwal sekolah,” kata Sudaryono usai bertemu para peternak di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (6/7/2026). Langkah ini dinilai efektif untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan. Selain itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menyebutkan bahwa penurunan harga ayam dan telur terjadi karena tidak seimbangnya permintaan dan pasokan di pasar.

Harga ayam hidup dipatok minimal Rp 19.500 per kilogram dan telur Rp 24.000 per kilogram di tingkat peternak, dengan efektif mulai 15 Juli 2026. Sudaryono menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan harga di tingkat peternak maupun konsumen, serta mencegah harga beli yang terlalu mahal bagi masyarakat. “Kita ingin gap antara HPP (harga pokok produksi) dan HET-nya tidak terlalu besar agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.

Sementara itu, Agung Suganda menegaskan bahwa kebijakan ini juga berupaya memperkuat rantai pasok pangan dengan mengurangi beban peternak terhadap harga eceran tertinggi (HET). Dengan demikian, peternak tidak akan diabaikan oleh kenaikan HPP, sementara masyarakat bisa menikmati harga yang lebih terjangkau. “Kita ingin sektor peternakan ini efisien, baik dari segi produksi maupun distribusi,” pungkasnya.