[BeritaLokal], Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan langkah strategis pemerintah dalam mengoptimalkan transaksi ekspor melalui pengembangan sistem digital yang terintegrasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam keterangan resmi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026), Luhut menyatakan bahwa Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang akan menjadi eksportir tunggal beberapa komoditas strategis, akan terhubung langsung ke National Single Window Kemenkeu, yang dipimpin oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Sistem ini dirancang untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara dan memastikan transaksi ekspor secara transparan dan terikat dengan sistem pembayaran nasional.
Menurut Luhut, sistem ini bukan hanya teknologi yang diimpor, tetapi hasil karya anak muda Indonesia yang telah dikembangkan dari program-program yang telah ada. “Semua ini dibangun oleh anak-anak muda Indonesia, dan kita tidak memakai uang yang berlebihan, kita pakai program,” ungkapnya, menyoroti bahwa penghematan biaya jauh lebih besar daripada anggaran yang diperlukan. Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak mengalami peningkatan biaya yang signifikan, melainkan memanfaatkan infrastruktur digital yang sudah ada, seperti E-KTP, PeduliLindungi, e-katalog, dan Simbara, yang telah terbukti efektif sejak awal pandemi.
Selain pengawasan transaksi ekspor, Luhut juga mengungkap rencana pemerintah untuk mengintegrasikan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam pemantauan seluruh BUMN. “Nanti semua BUMN, baik Pertamina maupun yang lainnya, akan berbasis AI,” tuturnya, menegaskan bahwa sistem ini telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa implementasi AI ini akan menghemat hingga ratusan miliar rupiah, tanpa menambah tenaga kerja baru. “Ini bukan hal baru. Kita tidak meng-hire orang. Kita mengerjakan pengalaman kita sejak mulai Covid yang lalu,” jelas Luhut, menunjukkan bahwa pengembangan teknologi pemerintahan (government technology) berbasis AI adalah lanjutan dari inisiatif digital yang telah dijalankan secara bertahap.
Di sisi lain, Luhut juga membahas transformasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi. Ia mengungkap bahwa pemerintah akan mengadopsi Digital Single ID sebagai alat utama dalam penyaluran bansos dan transfer uang tunai langsung. “Kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID, mungkin akhir tahun ini akan ada single digital single ID yang akan mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted,” tutur Luhut. Sistem ini diharapkan akan meminimalkan penyimpangan dan meningkatkan akurasi distribusi bantuan kepada masyarakat yang memerlukan.
Luhut juga menyampaikan visi untuk mengejar ketinggalan teknologi yang ada di Indonesia, terutama dalam sektor keuangan dan pemerintahan digital. Ia menekankan bahwa keberhasilan dalam pengembangan sistem digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kebijaksanaan, kolaborasi, dan pemakaiannya yang tepat. “Kita tidak ingin tertinggal dari Malaysia,” katanya, mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap berinovasi dalam menghadapi tantangan global.
Dengan pendekatan ini, Luhut menunjukkan bahwa pemerintah sedang membangun sistem digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan, berbasis inovasi nasional, dan berorientasi pada penggunaan sumber daya yang ada. Dengan mengintegrasikan teknologi digital, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap transaksi, baik ekspor, sosial, maupun operasional, tidak hanya terukur, tetapi juga dapat diawasi secara real-time dan akuntabel.
