beritalokal.my.id, Gaza – Hamas mendesak Dewan Perdamaian (BoP) untuk mengambil sikap tegas terhadap rencana Israel memperluas kendali atas Jalur Gaza.
Hamas menilai badan tersebut tetap diam di tengah meningkatnya tekanan militer Israel dan rencana penguasaan wilayah yang lebih luas.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, pada Jumat (29/5/2026) mengkritik apa yang disebutnya sebagai kebungkaman Dewan Perdamaian dan perwakilan khususnya untuk Gaza, Nickolay Mladenov,rencana Israel untuk mengendalikan hingga 70 persen wilayah Gaza.
Menurut Qassem, langkah tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kerangka gencatan senjata dan berbagai kesepahaman yang telah dicapai mengenai Gaza, dikutip dari Antara News, Sabtu (30/5).
Ia juga menilai kegagalan komunitas internasional untuk mengecam kebijakan ekspansionis Israel dan rencana penggusuran warga Palestina menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pihak-pihak yang mensponsori proses perdamaian dalam meminta pertanggungjawaban Israel.
Qassem mendesak negara-negara anggota Dewan Perdamaian untuk menyampaikan sikap secara terbuka terhadap ancaman Israel serta mengambil langkah konkret guna menekan Tel Aviv agar menghentikan kebijakannya di Gaza.
Pernyataan Hamas muncul sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui bahwa Israel saat ini menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza dan mengisyaratkan target perluasan kontrol hingga mencapai 70 persen.
Menguasai Setengah Gaza
PerbesarWarga Palestina yang mengungsi memeriksa kerusakan setelah sebuah rumah menjadi sasaran serangan Israel di kamp pengungsi Maghazi, Jalur Gaza Tengah pada Kamis 21 Mei 2026. (Eyad Baba/AFP)
Sebelumnya, militer Israel pada Oktober lalu menyatakan telah menguasai sekitar 53 persen wilayah Gaza setelah melakukan penempatan ulang pasukan ke area yang dikenal sebagai “Garis Kuning” dalam tahap awal rencana perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump.
Rencana tersebut mencakup penarikan bertahap pasukan Israel pada fase-fase berikutnya. Namun pada 17 Februari, Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan Israel tidak akan mundur dari garis tersebut sebelum Hamas dilucuti senjatanya.
Gedung Putih pada 16 Januari mengumumkan pembentukan struktur pemerintahan transisi untuk Gaza yang mencakup Dewan Perdamaian, Komite Nasional Administrasi Gaza, dan Pasukan Stabilisasi Internasional.
Inisiatif tersebut merupakan bagian dari fase kedua rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan disebut mendapat dukungan melalui resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada November 2025.
Menurut Kantor Media Gaza, serangan Israel sejak pemberlakuan gencatan senjata pada Oktober lalu telah menewaskan 922 warga Palestina dan melukai 2.786 lainnya.
Sementara itu, otoritas Palestina menyebut perang yang dimulai pada Oktober 2023 telah menyebabkan lebih dari 72.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 172.000 lainnya terluka, dengan mayoritas korban merupakan perempuan dan anak-anak.
