Pemerintah diminta segera mengembalikan kepercayaan pasar usai rupiah makin melemah.
PerbesarPegawai menunjukkan mata uang rupiah di salah satu gerai penukaran mata uang di Jakarta, Kamis (5/1/2023). Nilai tukar rupiah ditutup di level Rp15.616 per dolar AS pada Kamis (5/1) sore ini. Mata uang Garuda melemah 34 poin atau minus 0,22 persen dari perdagangan sebelumnya. (/Angga Yuniar)
, Jakarta – Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Ishak Razak, meminta kepada pemerintah agar bisa mengembalikan kepercayaan pasar. Menyusul nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menembus rekor terbaru di level 18.000.
Menurut dia, optimisme para pelaku pasar untuk berkiprah di pasar domestik jadi hal utama yang perlu dijaga. Khususnya di pasar saham, agar tren arus modal keluar (capital outflow) tidak semakin deras.
“Khususnya investor di pasar modal, ya. Karena bagaimana pun juga yang mempengaruhi secara fluktuatif itu kan di pasar modal, dari pasar saham ataupun di SBN (Surat Berharga Negara),” kata Ishak di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Tak hanya itu, ia pun mengimbau pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mencetuskan suatu kebijakan yang punya potensi mengganggu perdagangan.
Ishak lantas mengambil contoh pengumuman soal ekspor satu pintu melalui BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Menurut dia, kebijakan sejenis itu rawan mengusik kenyamanan para investor.
“Kayak kemarin ya, kebijakan seperti Danantara ekspor satu pintu. Menurut kami, kebijakan yang semisal ini ke depannya tidak lagi diumumkan. Karena kemudian menambah ketidakpercayaan atau kestabilan pasar,” ungkapnya.
Genjot Ekspor
PerbesarTumpukan peti barang ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (17/7). Ekspor dan impor masing-masing anjlok 18,82 persen dan 27,26 persen pada momen puasa dan Lebaran pada bulan keenam ini dibanding Mei 2017. (/Angga Yuniar)
Lebih lanjut, Ishak pun mendorong peningkatan pasokan dolar ke pasar domestik. Salah satunya dengan menggenjot ekspor, termasuk untuk komoditas tambang mineral dan batu bara yang terkena kebijakan hilirisasi.
Ia lantas menyoroti pembatasan produksi nikel dan batu bara seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
“Kalau misalnya peluang untuk peningkatan ekspor dengan melonggarkan, ada relaksasi ekspor, ini harapannya bisa memperbaiki neraca perdagangan kita. Sehingga ke depannya pasokan dolar itu bisa menjadi lebih-lebih kuat kita. Itu untuk yang sektor riil,” tutur dia.
