BeritaLokal, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, tengah memperkuat sistem pemerintahan berbasis teknologi intelektual (AI) untuk mencegah kebocoran anggaran hingga Rp 2.000 triliun. Program ini akan diimplementasikan secara bertahap mulai dari digitalisasi perlindungan sosial hingga pengendalian komoditas strategis.
Sistem pemerintahan berbasis AI, disebut “Government Technology (GovTech)”, dirancang untuk memperkuat proses penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui portal digital. Luhut menekankan bahwa sistem ini tidak hanya akan mengatur bansos secara digital, tetapi juga memperketat tata kelola komoditas strategis seperti mineral kritis. “Kebocoran anggaran dan kekhawatiran terkait mineral kritis bisa diatasi dengan pendekatan ini,” katanya dalam pidato.
Pilot project digitalisasi perlindungan sosial telah dilakukan di 42 kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Banyuwangi. Luhut mengatakan bahwa program ini sudah berjalan stabil dan akan diperluas secara nasional pada Oktober 2026. Sebanyak 541 kabupaten akan menerapkan sistem bansos digital mulai 2027, dengan target penyaluran bantuan langsung kepada penerima.
Selain itu, Luhut menyoroti pentingnya penggunaan “Digital Single ID” untuk menyederhanakan proses pembayaran subsidi. Menurut rencana, sistem ini akan diimplementasikan akhir 2026. Dengan pendekatan AI, subsidi tidak lagi dikucurkan ke barang, melainkan langsung kepada penerima. Luhut menjelaskan bahwa anggaran bansos sebelumnya terkumpul dalam bentuk cash transfer, namun dengan sistem ini, penyaluran bisa lebih efisien.
Sistem GovTech juga akan terintegrasi dengan teknologi dari PT Danantara Sumberdaya Indonesia (SDI), yang mengatur ekspor komoditas strategis. “Sudah terintegrasi, ini yang bangun mereka,” kata Luhut. Proses digitalisasi diharapkan mampu meminimalkan tindakan korupsi dan meningkatkan transparansi.
Luhut menegaskan bahwa penerapan AI dalam sistem pemerintahan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari pengelolaan bansos hingga pengendalian kebijakan strategis. Menteri Sosial akan melakukan evaluasi data sebelum akhir Juli 2026, dengan harapan sistem dapat menjangkau 80-90% kabupaten/kota.
Dalam kesempatan yang sama, Luhut mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk memantau pilot project bansos digital di Surabaya, Banyuwangi, dan Bali. “Kami sepakat bahwa Presiden akan melihat pilihan kota untuk dipantau pada Juli 2026,” kata mantan Menteri Keuangan.
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kestabilan anggaran sekaligus memperkuat transparansi pemanfaatan sumber daya. Luhut optimis bahwa dengan sistem AI, kebocoran anggaran bisa diminimalkan hingga Rp 2.000 triliun, terutama dalam pengelolaan komoditas strategis yang sangat sensitif.
- Program digitalisasi perlindungan sosial akan diperluas ke 42 kabupaten/kota pada Oktober 2026.
- Sistem “Digital Single ID” diimplementasikan akhir 2026 untuk menyederhanakan proses pembayaran subsidi.
- Proses penyaluran bansos akan lebih efisien dengan pendekatan AI, mengurangi kebocoran anggaran sebesar Rp 2.000 triliun.