RUU tersebut disahkan melalui pemungutan suara dengan hasil 215 berbanding 208.
PerbesarCapitol Hill, DPR Amerika Serikat – AP
, Washington D.C – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang yang bertujuan membatasi kewenangan Presiden Donald Trump untuk melanjutkan aksi militer terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres.
RUU tersebut disahkan melalui pemungutan suara dengan hasil 215 berbanding 208 pada Rabu (3/6/2026). Empat anggota Partai Republik bergabung dengan Partai Demokrat untuk mendukung langkah tersebut, menandai penolakan bipartisan yang jarang terjadi terhadap kebijakan perang Trump.
Resolusi itu merupakan upaya keempat DPR untuk membatasi kewenangan perang presiden sejak konflik dengan Iran pecah pada Februari. Para pendukungnya menilai operasi militer yang dilakukan pemerintahan Trump tidak mendapat otorisasi yang memadai dari Kongres, dikutip dari laman BBC, Kamis (4/6).
Meski telah lolos di DPR, rancangan undang-undang tersebut masih harus mendapat persetujuan Senat yang saat ini dikuasai Partai Republik. Bahkan jika berhasil disahkan Senat, Trump masih dapat memveto aturan tersebut. Untuk membatalkan veto presiden, dibutuhkan dukungan dua pertiga suara di kedua kamar Kongres.
Anggota Partai Republik Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett, dan Warren Davidson menjadi empat legislator yang membelot dari garis partai dengan mendukung resolusi tersebut. Sementara itu, anggota Partai Demokrat Jared Golden, yang sebelumnya menolak langkah serupa, kali ini ikut memberikan suara dukungan.
“Kongres sendirilah yang memiliki kewenangan untuk menyatakan perang, dan itu adalah sesuatu yang harus kita lindungi,” kata Barrett.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan reaksi Trump atas keputusannya, Barrett menegaskan dirinya memilih berdasarkan keyakinan pribadi.
“Saya memilih sesuai hati nurani saya untuk apa yang menurut saya benar dan saya siap menerima konsekuensinya,” ujarnya.
Pemungutan suara tersebut menjadi sinyal terbaru adanya perpecahan di internal Partai Republikkebijakan luar negeri Trump. Beberapa hari sebelumnya, kelompok konservatif di Kongres juga memaksa pemerintahan menarik proposal pendanaan senilai US$1,8 miliar untuk program yang mendukung sekutu politik pemerintah.
Pemimpin Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR, Gregory Meeks, menyebut hasil pemungutan suara itu sebagai teguran bipartisan terhadap perang yang dinilainya ilegal dan mahal.
“Ini merupakan langkah pertama untuk mengakhiri perang tersebut secara permanen,” kata Meeks.
Perang di Iran Gagal
PerbesarIlustrasi negara Amerika Serikat merayakan Memorial Day. Credits: pexels.com by Brett Sayles
Menurut dia, operasi militer terhadap Iran gagal mencapai tujuan yang dicanangkan pemerintah, sekaligus memicu kenaikan harga energi di dalam negeri serta memperumit upaya diplomatikprogram nuklir Iran.
Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari. Teheran kemudian membalas dengan menyerang Israel dan sejumlah sekutu AS di kawasan Teluk, serta menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur penting perdagangan energi dunia.
Kedua negara sempat mencapai kesepakatan gencatan senjata awal pada 8 April. Namun, bentrokan masih berlanjut dalam beberapa pekan terakhir. Iran juga melancarkan serangan terhadap Kuwait setelah serangan terbaru AS.
Di tengah perdebatan di Kongres, Trump menyatakan negosiasi untuk mengakhiri konflik berjalan positif dan berpotensi mencapai kesepakatan dalam waktu dekat.
“Kami menyerang mereka dengan cukup keras malam sebelumnya dan juga tadi malam,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.
Meski demikian, Trump mengklaim pemerintahannya tetap berupaya mengakhiri konflik melalui jalur diplomatik.
“Secara teori mereka hampir menandatangani kesepakatan. Kami sebenarnya memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka,” ujarnya.
