BP BUMN Rebut Direktur Peruri, Mantan Jenderal Terpilih

BeritaLokal, Jakarta – Bos BP BUMN Buka Suara Soal Mantan Jenderal Jadi Dirut Peruri, membongkar tatanan kepemimpinan perusahaan percetak uang pelat merah yang kini semakin menegang. Dony Oskaria, kepala Badan Pengaturan BUMN, menegaskan bahwa penunjukan Teguh Arief Indratmoko, mantan komandan TNI Angkatan Darat, sebagai direktur utama Perusahaan Umum (Perum) Peruri tidak semata-mata pergantian manajemen biasa, melainkan respons strategis terhadap kebutuhan keamanan dan regulasi nasional. Rabu (15/7/2026) malam, Dony bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, mengonfirmasi bahwa keputusan telah dibuat sebelum diumumkan secara publik.

Dalam pertemuan tersebut, Dony mengungkapkan ketidaktahuan awalnya mengenai rincian perubahan susunan direksi, namun sekaligus menegaskan bahwa rencana perombakan tersebut telah dirancang untuk menajamkan posisi Peruri menghadapi tantangan industri pencetakan uang. Menurutnya, perubahan struktural ini didorong oleh kebijakan pemerintah untuk memperkuat keamanan serta efisiensi operasional di sektor vital ini. Sebelum rapat, Dony menyatakan ketidakpastian namun sekaligus kesadaran akan pentingnya stabilitas keuangan negara yang dipegang oleh Perum tersebut.

Kepemimpinan Baru, Keamanan terjamin

Teguh Arief Indratmoko resmi diangkat melalui Surat Keputusan (SK) BP BUMN Nomor: 345 Tahun 2026 dan SK Nomor: 346 Tahun 2026, menggantikan Dwina Septiani Wijaya pada 15 Juli 2026. Muka perkatalan kehadiran mantan jenderal ini menimbulkan spekulasi tentang keterlibatan militer dalam industri vital keseruan uang. Namun, bagi Dony, keputusannya jelas ditempatkan di atas kebutuhan strategis: “Jika kita memerlukan perilaku keamanan tertentu, maka penempatan di jantung keamanan mesti relevan.” Sehingga, beliau menegaskan bahwa semua keputusan penempatan direksi di Peruri ditetapkan diukur oleh kebutuhan operasional dan keamanan.

Aktivitas Manajemen Peruri, yang termasuk pengawasan ketat terhadap produksi dan distribusi uang, menempatkan Peruri sebagai entitas kritis bukan sekadar BUMN. COO Danantara menekankan pentingnya keamanan terintegrasi dalam mencetak uang rupiah, yang mengharuskan setiap lini-dari peralatan sampai sistem IT-disinergikan dengan prinsip keamanan militer. “Peruri lebih berupa alat kontrol pemerintah daripada perusahaan komersial,” ujarnya, menyoroti peran Peruri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional secara langsung.

BUMN Konsolidasi: 240 Entitas Dipangkas

Sebelum penunjukan Teguh Arief, BP BUMN bersama Danantara telah melakukan langkah drastis dengan memangkas 240 entitas BUMN sampai Juli 2026. Langkah ini bertujuan mengefektifkan pengelolaan aset, mengurangi duplikasi, serta memperkuat koordinasi antara perusahaan negara. Dony menuding, bahwa integrasi aset merupakan kunci utama untuk menjadikan pengelolaan BUMN sebagai satu kekuatan besar, bukan sekadar entitas terpisah. Ia menegaskan bahwa pendekatan konsolidasi akan membuka ruang bagi peningkatan nilai tambah bagi negara dan masyarakat sekaligus meminimalisir risiko korupsi serta ketidangan.

Di tengah proses konsolidasi tersebut, Danantara menegaskan pentingnya rapat internal khusus untuk memastikan progres integrasi pengelolaan aset BUMN. Rapat ini melibatkan semua pengurus Perum, bank, dan lembaga terkait untuk mengkoordinasikan operasi sehingga setiap entitas dapat berjalan terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Penekanan kuat pada integrasi diharapkan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi sektor publik, baik dari sisi stabilitas fiskal maupun kepatuhan regulasi nasional.

Bos BP BUMN Buka Suara Soal Mantan Jenderal Jadi Dirut Peruri kini menjadi kunci bagi politisi dan analis industri untuk memprediksi dampak kebijakan pada sektor keuangan dan pertahanan. Dengan memiliki mantan jenderal di posisi direktur utama Peruri, pemerintah berhasil menggabungkan keahlian militer dan administrasi ekonomi dalam satu platform. Selain itu, keputusan ini juga diinterpretasikan sebagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan keamanan siber dan ancaman potongan uang palsu yang semakin kompleks di era digital.

Selama proses pembaruan ini, setiap elemen, mulai dari prosedur audit hingga strategi pemasaran Peruri, akan terus dikaji ulang sesuai standar keamanan nasional. Dony menegaskan bahwa kehadiran figur militer sebagai direktur akan menambah lapisan pertahanan terhadap risiko kebocoran data serta penyalahgunaan aset. Dalam konteks ini, peran Teguh Arief diharapkan menjadi contoh penerapan tata kelola yang transparan namun efektif di industri percetakan uang yang sangat sensitif.

Sebagai bagian dari kebijakan BUMN, integrasi aset juga memuat upaya melacak dan menstandarisasi setiap transaksi keuangan yang melibatkan Peruri. Hal ini bertujuan menyediakan jalur audit yang lebih jelas dan memastikan bukti kaidah keuangan sesuai dengan peraturan perpajakan dan kebijakan margin dividen. Penekanan pada transparansi tersebut, menegaskan komitmen pemerintah bahwa setiap aset BUMN dikelola secara akuntabel dan akurat untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

Dalam kerangka peninjauan kebijakan, peran mantan jenderal Teguh Arief kini menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk menerapkan pendekatan multi-disiplin dalam manajemen perusahaan negara. Bukan sekadar mengangkat seorang pejabat militer, namun harapannya pula memperkuat budaya disiplin, keamanan, dan integritas yang menjadi dasar bagi operasional Perum Peruri. Dengan demikian, perubahan ini menjanjikan stabilitas ekonomi yang lebih solid sekaligus menambah lapisan proteksi terhadap nilai mata uang negara.