beritalokal.my.id, Jakarta – PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) menjalin kerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF untuk menjajaki transaksi sekuritisasi aset pembiayaan perumahan syariah.
Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor mengatakan kerja sama ini merupakan upaya memperkuat sumber pendanaan jangka menengah dan panjang sekaligus meningkatkan kapasitas pembiayaan perumahan syariah. Menurutnya, sekuritisasi dapat membantu perbankan menjaga likuiditas, mengelola risiko, dan mendukung pertumbuhan pembiayaan secara berkelanjutan.
“Sinergi ini akan memperkuat kapasitas pembiayaan perumahan berbasis syariah Bank BSN sekaligus mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah,” ujar Alex.
Kerja sama tersebut merupakan kelanjutan hubungan antara SMF dan BSN yang telah terjalin sejak 2008. Hingga Mei 2026, realisasi pembiayaan perumahan melalui skema Mudharabah Muqayyadah (MMQ) antara kedua institusi tercatat mencapai 29.402 unit dengan nilai kumulatif Rp 6,26 triliun.
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menyatakan pihaknya siap mendukung pengembangan sekuritisasi syariah mulai dari tahap persiapan hingga implementasi. Ia menilai instrumen tersebut memiliki potensi untuk memperdalam pasar keuangan syariah nasional sekaligus memperkuat struktur pasar modal Indonesia.
Melalui penjajakan ini, kedua pihak akan mengkaji penerbitan Efek Beragun Aset Syariah berbentuk Surat Partisipasi (EBAS-SP) dengan menggunakan portofolio pembiayaan perumahan syariah Bank BSN sebagai aset dasar. Skema tersebut diharapkan dapat menciptakan sumber likuiditas baru bagi perbankan sekaligus menyediakan alternatif instrumen investasi syariah bagi investor.
Selain pengembangan transaksi sekuritisasi, kerja sama juga mencakup pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan literasi sekuritisasi, serta pemenuhan aspek hukum, perpajakan, rating, dan struktur transaksi sesuai prinsip kehati-hatian.
Pemerintah Kaji KPR Tenor 40 Tahun, Cicilan Cuma Rp 800 Ribu
PerbesarTarget ini mencakup pertumbuhan diatas 10% dan terdiri dari kombinasi 140.000 unit skema konvensional dan 73.000 unit syariah. Tampak dalam foto, pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan subsidi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/2/2026). (Kapanlagi.com/Budy Santoso)
Sebelumnya, pemerintah tengah mengkaji skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun guna memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan hunian. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan besaran cicilan bulanan sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kajian mengenai tenor panjang tersebut juga diharapkan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini masih kesulitan memperoleh akses pembiayaan rumah melalui perbankan.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, skema KPR jangka panjang berpotensi memperluas penetrasi pembiayaan rumah bagi masyarakat.
“Hari ini pemerintah mengkaji (rancangan skema pembiayaan) KPR sampai 40 tahun. Mudah-mudahan desil 1-2 bisa dapat (menikmati KPR tenor panjang tersebut nantinya). Ini cara penetrasi (meningkatkan pembiayaan perumahan bagi) MBR,” kata Nixon dikutip dari Antara, Minggu (24/5/2026).
Di sisi lain, BTN mengungkapkan bahwa hingga saat ini perusahaan telah menyalurkan pembiayaan KPR subsidi untuk sekitar 6 juta unit rumah.
Kelompok Desil Rendah Masih Sulit Akses Kredit Rumah
PerbesarMengusung tema “Build, Battle, and Beat” dalam transformasi bisnisnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) BTN, memaksimalkan KPR subsidi dan memperluas layanan digital. Tampak dalam foto, pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan subsidi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/2/2026). (Kapanlagi.com/Budy Santoso)
Nixon menjelaskan KPR subsidi yang telah disalurkan BTN sebagian besar menyasar kelompok masyarakat desil 3 ke atas. Dalam pembagian tingkat ekonomi, desil digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan.
“Kalau untuk (nasabah kategori) desil 3, (jumlah pembiayaan) KPR subsidi di BTN ada 6 juta rumah dari awal program,” ujarnya.
Menurut Nixon, kelompok masyarakat desil 1 dan 2 masih menjadi kelompok yang paling sulit mendapatkan akses pembiayaan rumah melalui lembaga perbankan.
“Ada 10 desil (kelompok masyarakat berdasarkan ekonomi), maka bisa dibilang yang paling sulit (mendapatkan bantuan kredit perumahan) tinggal desil 1-2, sedangkan desil 3-8 diintervensi KPR,” katanya.
Sebagai solusi, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk membantu kelompok masyarakat yang belum mampu mengakses pembiayaan kredit.
