OJK Fokus Tata Kelola untuk Mitigasi Risiko Siber dan AI di Sektor Keuangan

BeritaLokal, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak stakeholder sektor keuangan untuk memperkuat tata kelola dan manajemen risiko dalam menghadapi ancaman siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI), serta ketidakpastian geopolitik. Pembenahan ini menjadi fokus utama dalam Risk and Governance Summit (RGS) OJK 2026, yang mengusung tema “Future-Ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity”.

Ketua Dewan Audit sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Issabella Watimena, menyatakan bahwa tata kelola kuat adalah kunci untuk menerjemahkan kebijakan pembangunan nasional menjadi hasil nyata. “Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu memastikan transparansi dan akuntabilitas,” kata dia dalam acara RGS OJK 2026 di Hotel Bidakara, Selasa (14/7/2026).

Pada sesi pembicaraan, Sophia menyoroti tantangan utama yang dihadapi sektor keuangan, termasuk risiko serangan siber, penyalahgunaan AI, perubahan regulasi, dan dampak perubahan iklim. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan adanya anomali transaksi yang cukup signifikan di sektor jasa keuangan, membutuhkan pengawasan terintegrasi dan kolaboratif. “Kami melihat dari data BSSN bahwa anomali transaksi cukup signifikan. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama secara terintegrasi dan kolaboratif,” ujarnya.

Selain itu, antusiasme RGS 2026 meningkat tajam. Jumlah peserta langsung mencapai 700-800 orang, sementara peserta daring melampaui 20.000 orang-meningkat lebih dari 25% dibandingkan tahun lalu. Acara ini juga merangkul pelaku UMKM, komunitas difabel, dan akademisi untuk memperkuat sinergi antarlembaga. OJK menggelar Innovation Paper Competition bertema “Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia’s Future”, yang berhasil menarik lebih dari 1.000 karya ilmiah, melonjak hingga 80% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tantangan Global yang Tidak Terduga
Pada sesi pembicaraan, Sophia menjelaskan hasil survei OJK terhadap praktisi Governance, Risk, and Compliance (GRC) menunjukkan bahwa beberapa poin berikut kini menjadi perhatian utama industri: risiko serangan siber, penyalahgunaan AI, perubahan regulasi, dan ketidakpastian geopolitik. “Kami melihat dari data BSSN bahwa anomali transaksi cukup signifikan. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama secara terintegrasi dan kolaboratif,” ujar dia.

Inovasi Digital & Etika Governance
Acara RGS 2026 juga menyoroti pentingnya inovasi digital dalam membangun kepercayaan publik dan etika governance. Kompetisi ilmiah “Building Digital Trust and Ethical Governance” menjadi contoh keberhasilan, dengan 1.000 karya yang diakui oleh para peneliti. Sophia menyatakan bahwa tata kelola yang kuat harus mendukung penggunaan teknologi AI secara etis dan terbuka. “Kita perlu menjaga kesetaraan dalam pendekatan AI, agar keuntungan digital tidak mengabaikan hak masyarakat,” tambahnya.

Peningkatan Partisipasi dan Kolaborasi
Partisipasi aktif pelaku UMKM dan komunitas difabel menjadi bagian dari agenda RGS 2026. Acara ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Kolaborasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk membangun sistem keuangan yang resilient,” kata Sophia.

Risiko Siber & AI: Tantangan Global yang Membutuhkan Solusi Bersama
Sementara itu, risiko siber dan penyalahgunaan AI semakin kompleks. Data BSSN menunjukkan adanya anomali transaksi yang tinggi di sektor keuangan, mengingatkan bahwa perlu pendekatan terintegrasi untuk memantau aktivitas digital. “Tata kelola yang kuat harus mampu mendeteksi dan mengelola ancaman siber secara real-time,” kata dia. OJK juga menegaskan bahwa regulasi harus sejalan dengan perkembangan teknologi, agar kebijakan tetap relevan dan efektif.

RGS 2026 menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan global yang semakin menekankan kesiapan sistem keuangan. Dengan pendekatan tata kelola yang kuat dan inovasi digital yang etis, OJK berharap dapat menjadi pilar utama dalam membangun Indonesia Emas 2045.