beritalokal.my.id, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkap alasan pemerintah mengubah ketentuan penerima fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.
Menurut Maman, kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah menemukan praktik penyalahgunaan insentif pajak UMKM oleh sejumlah pelaku usaha yang sebenarnya sudah tidak masuk kategori usaha kecil.
Ia menjelaskan, terdapat pelaku usaha yang memecah bisnisnya menjadi beberapa badan usaha agar omzet masing-masing perusahaan tetap berada di bawah batas Rp 4,8 miliar per tahun. Dengan cara itu, mereka tetap dapat menikmati fasilitas PPh Final 0,5 persen yang sejatinya ditujukan untuk UMKM.
“Banyak yang memecah PT, CV, dibuat 10 PT, 15 PT, segala macam, diatur supaya omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar per tahun agar tetap mendapatkan fasilitas insentif pajak 0,5 persen,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Maman menilai praktik tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan karena pelaku usaha yang sudah berkembang dan memiliki omzet besar tetap memperoleh perlakuan perpajakan yang sama dengan UMKM.
“Kurang fair dong, masa mereka-mereka yang usaha besar, yang sudah masuk kategori omzetnya di atas Rp4,8 miliar, mereka harus menikmati fasilitas UMKM,” katanya.
Karena itu, pemerintah melakukan penyesuaian aturan untuk memastikan insentif perpajakan benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM.
Pajak UMKM Tak Naik
PerbesarMenteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman pada acara Soft Launching SAPA UMKM dalam Mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA), di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (21/5/2026). (beritalokal.my.id/Christian)
Meski mengubah ketentuan penerima fasilitas, Maman menegaskan bahwa pemerintah tidak menaikkan pajak UMKM.
Menurut dia, pelaku usaha perseorangan dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun tetap dapat memanfaatkan tarif PPh Final sebesar 0,5 persen sebagaimana berlaku sebelumnya.
Selain itu, pemerintah juga memberikan kepastian hukum dengan menetapkan fasilitas tersebut berlaku secara permanen. Sebelumnya, kebijakan PPh Final 0,5 persen harus diperpanjang secara berkala.
“Tidak ada perubahan bahkan kenaikan pajak terhadap UMKM. Jadi insentif pajak kepada UMKM masih sama seperti dulu,” kata Maman.
Sementara itu, badan usaha non-perseorangan seperti perseroan terbatas (PT) dan persekutuan komanditer (CV) tidak lagi menggunakan skema PPh Final berdasarkan omzet. Pengenaan pajaknya dilakukan berdasarkan laba bersih perusahaan sesuai ketentuan umum perpajakan.
Menurut pemerintah, perubahan ini dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil sekaligus menutup celah penyalahgunaan fasilitas yang selama ini ditemukan dalam praktik di lapangan.
Insentif Tetap Ada
Maman menambahkan bahwa pemerintah tetap memberikan insentif bagi PT dan CV non-perseorangan yang memiliki omzet relatif kecil.
Badan usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun tetap memperoleh potongan tarif Pajak Penghasilan badan sebesar 50 persen. Dengan demikian, tarif efektif yang dikenakan menjadi 11 persen dari tarif normal sebesar 22 persen.
“Bagi PT non-perseorangan dan CV non-perseorangan, yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar, diberikan tambahan insentif diskon 50 persen, menjadi 11 persen,” kata dia.
Menurut Maman, kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pemberian insentif kepada usaha kecil dan penerapan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan.
Pemerintah berharap perubahan aturan dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 dapat memastikan fasilitas perpajakan diberikan secara tepat sasaran kepada pelaku usaha yang benar-benar memenuhi kriteria UMKM. Di sisi lain, kepastian mengenai keberlanjutan insentif pajak juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan usaha serta meningkatkan keberlangsungan bisnis UMKM di Indonesia.
“Kalau sudah di atas Rp4,8 miliar ya harus fair dong, jangan juga mengikuti treatment yang sama,” ujar Maman.
