[BeritaLokal], Jakarta – Danantara Indonesia, sebagai pengelola investasi negara dan pengatur BUMN, mengungkapkan bahwa laporan keuangan konsolidasi perusahaan belum akan dipublikasikan dalam waktu dekat. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh seluruh badan usaha milik negara (BUMN) serta proses pembenahan sistem pembukuan dan peninjauan ulang nilai aset yang sedang berlangsung.
Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa semua RUPS BUMN ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026. “Sampai akhir Juni selesai semua (RUPS). Semua BUMN,” ujar Dony, dikutip dari Antara, Selasa (9/6/2026). Ia menegaskan bahwa laporan keuangan konsolidasi Danantara hanya dapat disusun setelah semua BUMN menyelesaikan agenda korporasi masing-masing, termasuk penyelesaian RUPS dan peninjauan ulang pembukuan keuangan.
Sejumlah BUMN besar, seperti Telkom dan PLN, masih berada dalam proses RUPS. Telkom baru saja menjadwalkan rapat pemegang saham, sementara PLN belum menyelesaikan agenda tersebut. Dony menjelaskan bahwa keterlambatan publikasi laporan keuangan bukan karena minimnya transparansi, melainkan karena proses konsolidasi dan penyusunan data yang kompleks serta membutuhkan waktu untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar keuangan internasional.
Selain menunggu RUPS selesai, Danantara juga tengah melakukan transformasi sistem pembukuan dan penilaian aset BUMN. Proses ini mencakup peninjauan ulang berbagai pos keuangan, termasuk penurunan nilai aset (impairment) yang sebelumnya tercatat dalam pembukuan perusahaan. “Termasuk impairment-impairment (penurunan nilai aset) yang kami kerjakan. Setelahnya, barulah pembukuan Danantara,” jelas Dony. Tujuannya adalah memastikan laporan keuangan yang akan diterbitkan benar-benar mencerminkan kondisi riil dan kondisi aset di lapangan, bukan hasil manipulasi atau rekayasa keuangan yang bertujuan mempercantik kinerja jangka pendek.
Dony menekankan bahwa transformasi tata kelola BUMN adalah agenda utama yang tidak bisa ditawar. “Kita tidak hanya ingin transparansi, tapi juga akuntabilitas, kinerja yang berkelanjutan, dan penciptaan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” ujarnya. Ia menilai banyak masalah keuangan yang menghantui BUMN sebelumnya berasal dari lemahnya tata kelola perusahaan, termasuk praktik manipulasi keuangan yang mengakibatkan risiko kerugian bagi negara dan perusahaan.
Dalam konteks ini, Danantara dan BP BUMN memilih melakukan audit mendalam dan penataan ulang pencatatan aset sebelum menyusun laporan keuangan konsolidasi. Fokus utama saat ini adalah memastikan semua aset dan kewajiban BUMN tercatat secara akurat dan sesuai kondisi di lapangan. “Ini bukan hanya soal waktu, tapi soal kualitas,” tegas Dony. Ia berharap proses konsolidasi dan pembersihan pembukuan ini menjadi fondasi kuat bagi Danantara dalam menjalankan perannya sebagai pengelola investasi negara yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.
Dengan pendekatan ini, Danantara berkomitmen untuk mengubah paradigma tata kelola BUMN dari hanya fokus pada angka kinerja jangka pendek, ke arah sistem yang lebih transparan, berbasis data, dan berorientasi pada kinerja jangka panjang yang berdampak pada kepentingan negara dan masyarakat.
