beritalokal.my.id, Jakarta – Pemerintah mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) guna memperkuat sistem kelistrikan nasional sekaligus mendorong transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).
hal ini, Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut dua tahun pertama menjadi fase paling krusial dalam menjalankan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW).
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, keberhasilan program sangat bergantung pada tahap persiapan mulai dari regulasi hingga kesiapan industri, rantai pasok, model bisnis, hingga tenaga kerja.
“Nah jadi kunci keberhasilannya untuk bisa deliver dalam waktu 5 tahun, itu adalah di fase perencanaan, persiapan,” ujar Fabby dalam media briefing, Jumat (29/5/2026).
Ia menjelaskan, IESR mulai menyusun kajian implementasi program PLTS 100 GW sejak September tahun lalu setelah diminta membantu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencari strategi pelaksanaan program tersebut.
Menurut Fabby, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan program 100 GW dapat terintegrasi dengan kebijakan dan infrastruktur yang sudah ada, termasuk kesiapan desa, koperasi, dan jaringan kelistrikan PLN.
Tidak Bisa Instan
PerbesarPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Cirata merupakan puncak atas kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Masdar dari Uni Emirat Arab. (BAY ISMOYO/AFP)
IESR kemudian meluncurkan kajian bertajuk Solar Archipelago Indonesia 100 GW yang memuat peta jalan implementasi hingga tahapan percepatan proyek.
“Dan semua aspek yang berkaitan dengan implementasinya, itu juga kita perhatikan. Misalnya industri. Kalau Indonesia mau 100 gigawatt, industri-nya ada gak sih? Industri solar panelnya, baterainya ada gak sih?” katanya.
Fabby menilai pembangunan PLTS skala besar tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan perencanaan detail, mulai dari standarisasi modul surya dan baterai hingga kesiapan logistik antarwilayah di Indonesia.
Ia mencontohkan ukuran modul surya harus disesuaikan dengan kondisi transportasi dan pelabuhan di berbagai daerah agar distribusi proyek dapat berjalan cepat dan efisien.
“Kita gak membuat legenda 100 gigawatt ini ya. Nah tapi ini sesuatu yang perlu direncanakan. Karena skalanya besar,” ujarnya.
Akselerasi Mulai 2028
PerbesarTeknisi mengecek panel pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di atap Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (6/8/2019). PLTS atap ini bertujuan menghemat pemakaian listrik konvensional sekaligus menjadi energi cadangan saat listrik padam. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Selain itu, IESR juga mengusulkan pembentukan task force nasional yang melibatkan sejumlah kementerian untuk mempercepat koordinasi implementasi program.
Fabby mengatakan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dinilai tepat memimpin task force karena membawahi kementerian yanglangsung dengan industri, energi, koperasi, hingga pembangunan desa.
Dalam roadmap tersebut, IESR membagi tahapan implementasi menjadi fase persiapan pada dua tahun pertama, kemudian dilanjutkan tahap uji coba dan akselerasi proyek mulai 2028 hingga 2030.
