BeritaLokal, Jakarta – Pemerintah kembali menyalurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun untuk Semester II 2026, bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, Fakhrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, menekankan bahwa stimulus fiskal hanya bisa menjadi pendamping, bukan solusi jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Paket ini mencakup bantuan pangan, insentif transportasi, serta program magang dan vokasi, yang diharapkan mampu mendukung konsumsi rumah tangga dan menyerap tenaga kerja. Fakhrul mengatakan, stimulus memberikan dampak langsung pada kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah, sementara program magang dan vokasi bisa membantu pekerja yang terdampak perlambatan ekonomi. Namun, ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan membutuhkan investasi, penciptaan lapangan kerja produktif, serta peningkatan produktivitas nasional.
Selain itu, Fakhrul mendorong pemerintah untuk menjadikan stimulus sebagai langkah transisi menuju reformasi ekonomi yang lebih luas. Ia menyarankan pemerintah memperkuat normalisasi fiskal, memberikan kejelasan arah kebijakan jangka menengah, dan memastikan program strategis memiliki desain kredibel. Langkah-langkah ini diharapkan bisa memulihkan kepercayaan investor, menguatkan nilai tukar rupiah, serta mendorong investasi yang lebih besar.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tergantung pada keseimbangan antara perlindungan daya beli masyarakat dan pembentukan iklim usaha yang kondusif. Fakhrul mengingatkan bahwa stimulus hanya bisa menjaga momentum pertumbuhan dalam jangka pendek, sementara kepercayaan pelaku usaha dan investor menjadi faktor kunci untuk pertumbuhan berkelanjutan. “Ketika rumah tangga percaya untuk belanja, perusahaan percaya untuk berinvestasi, dan investor percaya terhadap arah kebijakan, maka pertumbuhan yang lebih tinggi akan tercipta secara berkelanjutan,” kata dia.
Sementara itu, pemandangan gedung-gedung tinggi di Jakarta menggambarkan dinamika ekonomi yang tidak terduga. Kebijakan pemerintah harus tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan usaha untuk membangun ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.