BeritaLokal, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan anggaran Rp 2,2 triliun untuk mendukung pembangunan hunian tetap (huntap) setelah bencana Sumatera. Upaya ini diwujudkan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dirancang untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secepatnya.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan bahwa seluruh aspek teknis, anggaran, dan sumber daya manusia telah disiapkan. “Program ini melibatkan teknologi RISHA dan bata interlock presisi untuk membangun hunian tetap komunal,” kata Sirait dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat. Teknologi ini telah digunakan dalam berbagai proyek rehabilitasi di Indonesia, menunjukkan keberhasilan dalam mengoptimalkan proses pembangunan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah mendukung penyediaan lahan dan memastikan kesiapan personel terkait, dengan 57 personel di Aceh, 35 di Sumatera Utara, dan 30 di Sumatera Barat. Kementerian PKP juga mengkoordinasikan kerja sama dengan BPKP untuk memastikan proses transparan dan efisien.
Selain itu, penanganan hunian tetap dibagi dalam dua jenis: hunian sementara (huntara) yang sedang diproses dan hunian tetap komunal yang akan dibangun secara komunal. Huntara telah mencapai 3,09 persen sisa pekerjaan, sementara huntap akan selesai pada Oktober 2026. Proyek ini dilaksanakan melalui skema gotong royong dengan Yayasan Buddha Tzu Chi, yang menargetkan pembangunan 2.603 unit hunian di Sumatera Utara, Aceh, dan Barat.
Kementerian PKP menjelaskan bahwa penempatan hunian tetap komunal menjadi tanggung jawab Kemenko PMK, sementara pengembangan hunian di atas lahan milik masyarakat dilakukan oleh BNPB. “Prioritas kami adalah memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secepatnya,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Tim Pengarah Satgas Percepatan dan Rekonstruksi Pascabencana Pratikno, hadir perwakilan kementerian, TNI, Polri, serta lembaga terkait. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengembangan infrastruktur dan kehidupan masyarakat setelah bencana.
Poin Penting:, Anggaran Rp 2,2 triliun untuk pembangunan huntap., Teknologi RISHA dan bata interlock presisi digunakan., Proyek skema gotong royong akan selesai pada Oktober 2026., Pemrosesan hunian sementara masih dalam tahap akhir.