BeritaLokal, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah sedang menyiapkan bantuan sosial (bansos) usai penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Bantuan ini terutama dirancang untuk kelompok rentan miskin, dengan target desil 1-4 yang mencakup masyarakat miskin dan rentan miskin.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi meskipun harga Pertamax naik ke Rp 16.250 per liter. Ia mengatakan keputusan ini bertujuan untuk memastikan keberpihakan terhadap masyarakat, terutama kelompok yang tidak mendapatkan subsidi. “BBM yang kita pertahankan adalah Pertalite dan B50 (biosolar),” kata Airlangga usai Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Selain itu, pemerintah sedikit memberikan bocoran adanya bantuan langsung tunai (BLT) meskipun penyaluran tidak akan dalam bentuk tunai dan hanya menyasar masyarakat kelas bawah. Airlangga menjelaskan bahwa stimulus ini dibagi menjadi dua kelompok: desil 1-4 (masyarakat miskin) dan desil 4 ke bawah (kelompok menengah kebawah). Program magang nasional, yang akan diberikan dalam bulan Juni 2026, juga diusulkan sebagai bentuk support ekonomi bagi kelas menengah.
Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi Institut Indef, Rizal Taufikurrahman, mengkritik tekanan biaya hidup masyarakat kelas menengah yang terus meningkat. Ia menyebutkan bahwa kenaikan harga pangan, BBM nonsubsidi, dan suku bunga Bank Indonesia (BI) menjadi beban besar bagi kelompok ini. Misalnya, pekerja komuter dengan konsumsi 40-60 liter per bulan bisa menghadapi pengeluaran tambahan sekitar Rp 158 ribu hingga Rp 237 ribu per bulan.
Tekanan ganda juga terjadi karena kenaikan BI Rate ke 5,50 persen, yang meningkatkan biaya kredit rumah, kendaraan, dan modal usaha. Rizal meminta pemerintah memberikan stimulus berpihak kepada kelas menengah melalui program seperti pengurangan biaya hidup (cost of living support) atau insentif transportasi publik. Contohnya, peningkatan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau pembayaran tax credit untuk pekerja.
Pemerintah juga menyarankan subsidi bunga kredit UMKM produktif dan insentif transportasi bagi pekerja komuter. Dengan demikian, pemerintah berupaya mengurangi tekanan ekonomi masyarakat kelas menengah sambil memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi.
Kebijakan ini diharapkan mampu membantu masyarakat terpojok yang sedang menghadapi ancaman defisit anggaran dan tekanan harga. Namun, ketergantungan pada kebijakan pemerintah tetap memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam menyukseskan program penanganan ekonomi.