BeritaLokal, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk memantau proyek percontohan pelaksanaan bansos digital di salah satu kota di Indonesia. Proyek ini akan berlangsung pada Juli 2026, sebelum digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) secara nasional diluncurkan pada Oktober 2026.
Selain itu, Luhut menyebutkan bahwa sebanyak 42 kabupaten/kota telah melakukan piloting program bansos digital. Pilot project ini sudah berjalan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan akan terus diperluas hingga mencapai 541 kabupaten pada Oktober. Proses pendaftaran bantuan sosial via AI di pemerintahan saat ini diperkirakan dapat selesai akhir Juli 2026, sehingga Presiden Prabowo bisa meluncurkan program secara nasional.
“Kami harap keberhasilan pilot project ini menjadi success story atau legacy bagi Presiden Prabowo,” ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Proses pendaftaran bantuan sosial yang sebelumnya memakan waktu hingga 200 hari kini dapat dilakukan dalam hitungan menit melalui portal Perlinsos. Warga hanya perlu mengakses portal dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah, tanpa perlu aplikasi.
Pemrosesan data yang sebelumnya memerlukan verifikasi manual kini dilakukan secara otomatis melalui Digital Public Infrastructure (DPI). Proses ini mendukung tiga fondasi digital public infrastructure: identitas digital, verifikasi biometrik, dan pertukaran data pemerintah. Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas berjalan di Surabaya dan Bali, mencakup 9 kecamatan dan 14 kelurahan/desa. Pada 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 KK telah mendaftar melalui portal, dengan bantuan lebih dari 700 agen pendamping.
Sistem ini menyatukan data dari delapan kementerian/lembaga melalui DPI, termasuk Identitas Kependudukan Digital (IKD), Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), dan pembayaran digital. Proses pendaftaran bantuan sosial yang sebelumnya memakan waktu hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit, dengan biaya masyarakat turun dari Rp 150.000 menjadi hampir nihil.
Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk pendaftaran maupun penyampaian sanggahan, menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten/kota. Luhut menekankan bahwa proses akan dilakukan secara bertahap, mulai dari data yang siap akhir Juli hingga pemutakhiran data selanjutnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo diundang untuk memantau proyek ini sebagai bagian dari upaya pemerintahan mengakselerasi transformasi digital. Proyek ini ditargetkan menjadi solusi efisien dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, dengan kecepatan dan transparansi yang tinggi.