BeritaLokal, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperkuat koordinasi antara PLN, pemerintah, dan lembaga terkait untuk memastikan pasokan batu bara kalori sedang tetap mencukupi kebutuhan pembangkit listrik nasional. Tindakan ini dilakukan setelah ditemukan keterbatasan dalam pemenuhan bahan bakar tersebut, meski volume kekurangan relatif kecil dibandingkan kebutuhan total.
“Kita perlu memastikan bahwa pasokan batu bara kalori sedang tetap aman dan terarah,” kata Bahlil saat menjelaskan rencana pengadaan khusus. Kebutuhan PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun, namun pemerintah telah menetapkan penugasan kepada 190 juta ton tambang batu bara, dengan sebagian besar (sekitar 150-160 juta ton) sudah terkonfirmasi pasokan. Namun, masih ada kekurangan sebesar 134 juta ton yang membutuhkan pemecahan cepat.
Dalam penjelasannya, Bahlil menyebut bahwa harga DMO (Domestic Market Obligation) menjadi faktor kritis. Sistem ini mendorong perusahaan tambang menjual batu bara ke PLN dengan harga US$ 70 per ton, namun Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode Juni 2026 mencapai US$ 121,83 per ton. “Kondisi ini menyebabkan harga jual ke PLN terlalu rendah dibanding harga pasar,” katanya.
Tim pengadaan yang dibentuk bertujuan untuk memastikan proses pemenuhan batu bara lebih transparan dan koordinatif, mengatasi ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan. Bahlil menyatakan bahwa kerja sama ini diarahkan untuk meminimalkan kecurangan dan memperkuat layanan publik.
Sementara itu, kondisi pasokan batu bara kalori sedang terus menjadi perhatian khusus karena jenis bahan bakar ini sesuai spesifikasi sejumlah pembangkit PLN. Meski volume kekurangan relatif kecil, tantangan utama terletak pada ketidaktersediaan di pasar dan dilema harga yang mempercepat kerugian bagi pihak-pihak terkait.
Pemerintah juga mengambil langkah untuk koordinasi langsung dengan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), serta BPKP. Dengan demikian, upaya ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan energi primer secara efisien dan memastikan stabilitas operasi pembangkit listrik nasional.