BeritaLokal, Jakarta – Tekanan finansial terhadap masyarakat kelas menengah semakin mengancam stabilitas daya beli, terutama akibat kenaikan biaya transportasi, bahan baku impor, dan suku bunga. Para ekonom mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai kurang memperhatikan kebutuhan sektor produktif, sementara UMKM diimbangi dengan strategi adaptasi.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyebutkan tekanan ini berasal dari berbagai aspek: kenaikan harga BBM non-subsidi, suku bunga Bank Indonesia (BI), dan biaya produksi yang meningkat karena pelemahan nilai tukar. “Daya beli kelas menengah sering menjadi motor konsumsi untuk barang tahan lama, makanan-minuman, transportasi, pariwisata, ritel modern, serta layanan digital,” kata dia dalam wawancara.
Meski dampak inflasi resmi masih terlihat minimal, Syafruddin menegaskan bahwa tekanan ini bisa memengaruhi konsumsi secara signifikan. Ia mengusulkan stimulus yang lebih tepat sasaran, seperti stabilisasi harga pangan dan transportasi publik, serta insentif kredit produktif untuk UMKM. “Pemerintah perlu fokus pada sektor rentan dan produktif, bukan subsidi konsumsi terbuka,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menyiapkan stimulus usai penyesuaian harga BBM non-subsidi. Kebijakan ini mencakup bantuan sosial (bansos) untuk desil 1-4, yang dianggap lebih rentan terkena dampak ekonomi. Namun, pihaknya menyatakan bahwa stimulus akan diberikan dalam bentuk magang nasional bulan Juni 2026, sementara BLT (bantuan langsung tunai) akan disalurkan ke masyarakat kelas bawah.
Pemerintah juga menetapkan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi meski non-subsidi Pertamax mencapai Rp 16.250 per liter. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah untuk mengurangi risiko kebocoran subsidi. Airlangga menjelaskan bahwa harga Pertalite dan B50 tetap dipertahankan, sementara kenaikan BBM non-subsidi akan dikelola secara terkait dengan inflasi.
Untuk UMKM yang menghadapi biaya logistik meningkat, pemerintah menyarankan penataan anggaran transportasi, pengurangan perjalanan tidak penting, dan penggunaan transportasi publik. “Pengelolaan stok dan efisiensi rute juga diperlukan untuk mencegah kenaikan harga berlebihan,” kata Airlangga.
Sementara itu, pemerintah memperkuat kebijakan pajak dan biaya administrasi agar tidak mengganggu disiplin fiskal. Dengan demikian, upaya ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekonomi sambil menekan tekanan pada daya beli masyarakat kelas menengah.