BeritaLokal, Depok – Pemerintah mulai melakukan penataan intensif terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul kasus dugaan korupsi jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini bertujuan memperbaiki efisiensi pengelolaan, menyeimbangkan anggaran, dan meningkatkan keberlanjutan program yang dianggap sebagai prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Evaluasi Anggaran dan Penataan Jaringan Titik Layanan
Pemerintah memeriksa kembali rincian anggaran MBG, dengan rencana awal mencakup 21.000 titik layanan yang sekarang meningkat menjadi 27.877 titik. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, penambahan ini berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran jika tidak direvisi secara kritis. Program MBG, yang sebelumnya diperkirakan membutuhkan Rp 268 triliun, akan dihitung ulang bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Fokus pada SPPG dan Perluasan Manfaat ke Daerah 3T
Sementara itu, pemerintah fokus pada penataan penyeluruh SPPG yang memimpin pelaksanaan program. Kepala BGN Nanik S Deyang menyebutkan bahwa pembenahan dimulai dengan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan. Langkah ini meliputi peningkatan standar dapur, moratorium pembukaan dapur baru, dan pelatihan sumber daya manusia di SPPG.
Kritik dan Rekomendasi dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan bahwa MBG merupakan kebijakan penting, tetapi pengelolaannya perlu diperbaiki. DEN akan membantu pemerintah melaksanakan penataan dan monitoring pelaksanaan program agar lebih efektif. Ia meminta tidak ada lagi debat tentang eksistensi program tersebut, tetapi fokus pada pembenahan tata kelola.
Pengelolaan Dapur di Kebayunan dan Perbaikan Standar
Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kebayunan menjadi pusat perhatian karena mampu memproduksi 16.203 paket per hari. Namun, pihak BGN menegaskan bahwa pengelolaan dapur harus sesuai standar, termasuk peningkatan kualitas layanan untuk ibu hamil, menyusui, dan balita.
Langkah Pembenahan yang Diharapkan
Pemerintah memetakan target penataan dalam satu bulan, dengan prioritas menyeimbangkan anggaran, meningkatkan layanan ke daerah terluar (3T), serta memperkuat peran SPPG. Kepala BGN mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran adalah prioritas utama, meski kini masih berada di level Rp 268 triliun.
Peningkatan Layanan untuk Masyarakat Terpencil
Program MBG akan diperluas ke daerah terpencil, terdepan, dan terluar (3T) serta meningkatkan layanan bagi keluarga berstatus rentan. Pembenahan ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan akses makanan bergizi bagi seluruh masyarakat.
Dengan penataan yang dilakukan, pemerintah berusaha menjawab isu keberlanjutan program MBG sekaligus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya.