Medan (beritalokal.my.id) – Komitmen industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus terlihat kuat.
Hingga Maret 2026, porsi kredit dan pembiayaan UMKM yang disalurkan BPR dan BPRS telah mencapai 50,07 persen dari total portofolio kredit atau pembiayaan, sekaligus menegaskan peran strategis kedua lembaga keuangan tersebut dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat.
Kinerja intermediasi yang tetap terjaga tersebut berjalan seiring dengan pertumbuhan positif industri BPR dan BPRS. Total aset tercatat tumbuh 3,70 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp236,69 triliun, sementara penyaluran kredit atau pembiayaan meningkat 2,83 persen yoy menjadi Rp176,96 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh 3,16 persen yoy menjadi Rp165,49 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan industri BPR dan BPRS tetap tumbuh positif dengan indikator keuangan yang baik dan terjaga.
Kinerja tersebut juga ditopang oleh ketahanan permodalan yang relatif kuat untuk menopang risiko dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) agregat industri BPR dan BPRS sebesar 27,20 persen atau berada cukup jauh di atas ketentuan regulator.
Industri BPR dan BPRS terus berupaya memperkuat langkah mitigasi risiko melalui penerapan manajemen dan tata kelola yang baik dalam penyaluran kredit, pelaksanaan monitoring pasca-pencairan secara intensif, serta pembentukan cadangan kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain mencatatkan pertumbuhan yang positif, BPR dan BPRS juga terus memainkan peran penting dalam mendukung sektor UMKM. Secara geografis dan kultural, BPR dan BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang lebih dekat dalam memberikan akses keuangan kepada pelaku UMKM.
Peran tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menegaskan bahwa BPR dan BPRS memiliki fokus untuk memberikan layanan keuangan kepada UMK dan masyarakat di wilayah sekitarnya.
Meskipun telah memiliki komposisi yang cukup tinggi, penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM masih dapat terus ditingkatkan, termasuk melalui kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya serta partisipasi aktif dalam program OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Program tersebut antara lain kredit atau pembiayaan melawan rentenir (K/PMR) dan kredit atau pembiayaan sektor pertanian (K/PSP), yang diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
Dengan pertumbuhan kinerja yang tetap terjaga dan kontribusi yang besar terhadap sektor UMKM, industri BPR dan BPRS diharapkan terus memperkuat perannya dalam mendukung perekonomian daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
