S&P Global Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 5,1% pada 2026

BeritaLokal, Jakarta – S&P Global Ratings memprediksi rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,9% pada 2026-2029. Prediksi ini terjadi seiring kinerja ekonomi yang melambat akibat ketidakpastian eksternal dan suku bunga yang lebih tinggi. Dalam laporan resmi terbit Senin (13/7/2026), lembaga pemeringkat global menyebutkan rata-rata PDB riil Indonesia akan naik 5,1% pada tahun 2026, meskipun pertumbuhan nominal diperkirakan mencapai 8,3%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap lebih lambat dibandingkan sebagian besar negara berperingkat investasi lainnya. PDB per kapita diharapkan mencapai US$ 5.200 tahun ini, hanya naik sedikit dari US$ 5.100 pada 2025. Penyebab utama kenaikan PDB adalah depresiasi rupiah, yang mempercepat aliran ekonomi meskipun terlepas dari pergerakan nilai tukar. S&P Global Ratings menekankan bahwa pertumbuhan tren Indonesia sebesar 3,9% akan lebih baik daripada sebagian besar ekonomi dengan tingkat penghasilan serupa.

Kebijakan pemerintah yang memprioritaskan stabilitas ekonomi dan keuangan tetap berjalan meskipun biaya energi meningkat. Defisit fiskal di bawah 3% dari PDB terus dipertahankan, sesuai dengan persyaratan hukum negara, bahkan dengan pengeluaran yang lebih tinggi untuk subsidi energi. Meski defisit transaksi berjalan kemungkinan akan melebar tahun ini, pendapatan ekspor dan pasar energi yang secara bertahap kembali normal akan mengurangi dampaknya. S&P Global Ratings memperkirakan bank sentral akan merespons dengan berbagai instrumen kebijakan untuk membatasi pengurasan cadangan devisa.

Pemerintah juga terus melakukan pemotongan besar-besaran pada program seperti program makan bergizi gratis, mengurangi pengeluaran sebesar sepertiganya dari anggaran awal Rp 300 triliun. Dengan menyesuaikan kebijakan, pemerintah diharapkan dapat menjaga defisit di bawah batas yang ditetapkan. S&P Global Ratings menyebutkan bahwa kinerja ekonomi Indonesia tergantung pada fleksibilitas pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan, seperti mengalihkan ekspor minyak dan gas untuk penggunaan domestik.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Meningkat ke 5,1% pada 2026

Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan 3,9% pada 2026 akan meningkatkan kompensasi dan pembayaran subsidi untuk menjaga harga bahan bakar bersubsidi tetap stabil. S&P Global Ratings menilai bahwa pemerintah perlu stimulus ekonomi lebih lanjut jika harga dan suku bunga terus menekan ekonomi domestik. Dalam laporan resmi, lembaga pemeringkat menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah tetap memprioritaskan stabilitas ekonomi, dengan penghematan sebesar sepertiganya dari anggaran program makan bergizi gratis.

Kebijakan Pemerintah Fokus pada Stabilitas dan Defisit di Bawah 3%

Kebijakan pemerintah yang berfokus pada transparansi dan interaksi teratur dengan pelaku pasar keuangan diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap legitimasi sistem ekonomi. S&P Global Ratings menyebutkan bahwa kebijakan ini membantu mengurangi risiko krisis finansial, meskipun tantangan eksternal seperti ketidakpastian global dan suku bunga tetap berdampak. Pemerintah juga terus menyesuaikan kebijakan untuk menjaga defisit di bawah 3% dari PDB, dengan perubahan parameter program, peningkatan efisiensi, dan pengetatan pengawasan.

Rupiah Depresiasi Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Indonesia terus memprioritaskan stabilitas ekonomi meskipun menghadapi tekanan finansial. Dalam laporan S&P Global Ratings, disebutkan bahwa pemerintah akan tetap berkomitmen pada aturan fiskal untuk menjaga defisit di bawah 3% dari PDB, bahkan dengan pengeluaran yang lebih tinggi untuk subsidi energi. Meski biaya impor energi melonjak, S&P Global Ratings menilai bahwa pendapatan ekspor dan pasar energi akan mengurangi dampak defisit transaksi berjalan. Kebijakan pemerintah juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan keuangan dengan memangkas pengeluaran pada program sosial seperti program makan bergizi gratis.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,1% pada 2026 menunjukkan bahwa meskipun tantangan eksternal terus berdampak, pemerintah tetap menjaga keseimbangan keuangan dengan strategi fleksibel dan kebijakan yang transparan. Dengan mengalihkan ekspor minyak dan gas untuk penggunaan domestik, pemerintah diharapkan mampu menekan tekanan pada harga bahan bakar bersubsidi sambil memperkuat stabilitas ekonomi.