Harga Rusun Subsidi Ditunda Menunggu Data

BeritaLokal, Jakarta – Respons Maruarar Soal Usulan Harga Rusun Subsidi Naik 15% menjadi sorotan lembaga kebijakan saat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan masih menunggu data resmi sebelum mengabulkan permintaan pengembang. Pada hari Senin, 6 Juli 2026, Maruarar hadir di Menara Radius Prawiro OJK untuk peluncuran Optimalisasi Sistem Likuiditas dan Investasi Kredit (SLIK), sekaligus mengajukan permintaan bukti konkret atas usulan peningkatan tarif subsidi yang diarahkan untuk rumusia 15% dari pengembang rumah susun (rusun) subsidi.

Pengumpulan Data Pengembang Rusun

Pada Kamis, 23 Juli 2026, Maruarar menelpon para ketua umum asosiasi pengembang yang berjanji menyampaikan usulan secara resmi. Ia menegaskan bahwa kementerian masih menunggu presentasi berbasis kalkulasi, dasar perhitungan, dan analisis komprehensif sebelum mengkaji kebijakan tersebut. Serta menekankan bahwa pemerintah dalam proses konfirmasi karena ingin memastikan bahwa setiap rekomendasi disertai data, laporan, dan rekomendasi teknis yang memadai. “Saya sudah cukup lama meminta mereka untuk bertemu dengan saya dan menyampaikan secara resmi saran-saran serta aspirasinya. Saya masih tunggu itu,” terungkap Maruarar di Kantor Dewan Ekonomi Nasional.

Kenaikan Harga Bahan Bangunan

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Deddy Indrasetiawan, memperkirakan kenaikan harga material sebaiknya disesuaikan antara 12% hingga 15%. Deddy menaruh keunggulan pada fakta pasokan material gravitasi, menegaskan bahwa beberapa perkara, seperti hebel dan bata, kini harus dibeli secara tunai dan persediaan material alam di Jawa Barat serta Banten menurun drastis. Kenaikan harga bahan baku, yang secara umum mencakup baja, keramik, hebel, dan material berbatan alam, telah diseor untuk memecah harga secara signifikan. “Kenaikan harga bahan baku sudah 15% hari ini. Karena itu kami meminta harga rumah subsidi naik 12‑15%,” ujar Deddy. Ia menambahkan unsur krisis pasokan, di mana beberapa produsen material tidak dapat memenuhi permintaan maksimum dari proyek rusun yang kadang terkesan bersaing untuk material langka.

Penyampaian rencana ini kembali berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang menargetkan menyediakan rumah subsidi lebih terjangkau bagi keluarga berpenghasilan menengah. Menurut data internal, tidak ada keputusan yang diambil oleh kementerian PKP terkait usulan kenaikan harga rusun subsidi, karena proses pembahasan masih berlangsung. Sementara itu, mayoritas pengembang harap peraturan ini akan memperbaiki jangka waktu dan biaya pembangunan, mengurangi risiko degradasi harga.

Respons Maruarar Soal Usulan Harga Rusun Subsidi Naik 15% tidak sekadar menunggu keputusan, melainkan juga dapat dipandang sebagai langkah strategis agar kebijakan cukup menyeluruh dan transparan. Kementerian akan menilai setiap input dari asosiasi pengembang, menghaluskan kebijakan agar tetap sejalan dengan tujuan ketahanan sosial dan ekonomi nasional. Sementara itu, pertarungan industri bangunan di Indonesia yang terkait dengan rasio harga bahan dan ketersediaan pasokan di masa depan akan terus memengaruhi tren konstruksi rumah subsidi.