AI dan Pertumbuhan Ekonomi: Potensi Kebijakan Pemerintah

BeritaLokal, Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa kecerdasan buatan (AI) berpotensi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 1% di masa depan. Dalam rangka memaksimalkan potensi ini, pemerintah terus menggandeng pelaku ekonomi dan pihak internasional untuk menyeimbangkan transformasi digital dengan kebijakan yang terstruktur.

Strategi Pemerintah Tekan Harga
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan bahwa pemerintah telah memperkuat stimulus pembiayaan sektor riil. Total plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan mencapai Rp 340 triliun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan sektor produktif. “KUR menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui akses ke pembiayaan yang berkelanjutan,” kata Ferry dalam acara Risk and Governance Summit (RGS) 2026 di Hotel Bidakara, Selasa (14/7/2026).

Reformasi SDA untuk Menyelaraskan Perdagangan Internasional
Di sektor sumber daya alam (SDA), pemerintah merevisi kebijakan mengenai definisi hasil ekspor SDA sebagai bagian dari restrukturisasi tata kelola niaga. Langkah ini bertujuan meminimalisir celah kecurangan dalam perdagangan internasional, seperti praktik under-invoicing dan transfer pricing. Ferry menjelaskan bahwa kebijakan ini diharapkan meningkatkan transparansi dan mengatasi kerentanan sistem perniagaan, sehingga nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia dapat lebih terwujud. “Kebijakan ini mendapat pengakuan positif dalam penilaian S&P,” katanya.

Peluang Pertumbuhan Baru dari Transformasi Digital dan AI
Dalam laporan kajian, adopsi teknologi digital dan kecerdasan buatan diproyeksikan menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 0,8% hingga 1%. “Ini akan didukung oleh pengembangan pusat data (data center) serta peningkatan produktivitas, termasuk bagi pelaku UMKM,” kata Ferry. Pemerintah juga aktif memperkuat diplomasi ekonomi melalui kerja sama internasional seperti OECD, BRICS, ASEAN, dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). “Dengan tata kelola yang kuat, Indonesia dapat mengonversi potensi transformasi digital dan ekonomi hijau menjadi sumber kemakmuran berkelanjutan,” tambahnya.

Analisis Dampak Sistem Pemerintahan dalam Kebijakan Digital
Tata kelola pemerintahan yang efisien menjadi fondasi esensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui AI. Ferry menyebutkan bahwa kebijakan ini perlu diimbangi dengan kebijakan fisik seperti pengadaan infrastruktur dan pendidikan teknologi. “Kebijakan digital harus terintegrasi dengan tata kelola yang transparan, sehingga investor global dapat merasa yakin dalam menjalankan bisnis di Indonesia,” katanya.

Dampak Kebijakan Pemerintah pada Investasi Asing
Pembangunan infrastruktur dan reformasi SDA menjadi kunci menarik investasi asing. Ferry menyatakan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kerja sama internasional untuk menjawab tantangan global, termasuk perubahan iklim dan persaingan pasar. “Kebijakan ini tidak hanya mengurangi risiko, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global,” ujarnya.

Pembiayaan Produktif untuk Mendorong Kreativitas Ekonomi
Selain KUR, pemerintah juga fokus pada pengembangan sektor ekonomi kreatif melalui pendanaan inovasi. Ferry menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global. “Kami berharap kebijakan ini mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata pihaknya.

Sumber: Informasi terkini dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.