BeritaLokal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkuat perencanaan transisi energi nasional dengan meminta percepatan penerapan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif Liquefied Petroleum Gas (LPG). Hal ini diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam keterbukaan informasi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Selain itu, Presiden Jokowi meminta peralihan LPG ke CNG dipercepat sebagai upaya mengurangi ketergantungan energi impor yang terus meningkat. Pemerintah menilai skenario ini bisa menjadi langkah strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang saat ini sedang memperparah ketahanan energi nasional. “Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan LPG di Indonesia meningkat signifikan, terutama dari luar negeri,” kata Bahlil Lahadalia dalam wawancara dengan merdeka.com.
Dalam rapat kerja bersama Kepala Negara, Bahlil menyoroti perluasan pemanfaatan CNG untuk sektor rumah tangga, transportasi, dan industri. “CNG memiliki keunggulan harga yang lebih rendah dibanding LPG nonsubsidi, serta potensi penggunaan di berbagai sektor,” katanya. Dalam skenario ini, biaya operasional kendaraan bermotor menggunakan CNG bisa menurun 30-40%, sementara emisi karbon mengalami penurunan signifikan.
Namun, pemerintah masih dihadapkan tantangan besar dalam menerapkan kebijakan ini. Dalam rapat terkait, Bahlil menyebut infrastruktur dan regulasi menjadi kunci untuk memastikan keselamatan penggunaan CNG. “Pertama, perlu peningkatan kapasitas pasokan gas alam domestik. Kedua, kebijakan penguatan standar keselamatan harus ditetapkan secara ketat,” kata dia.
Bahlil juga menyoroti beban subsidi energi yang terus meningkat. Menurut data dari Departemen Energi Nasional (DEN), total subsidi dan kompensasi energi naik dari Rp 119,1 triliun pada 2015 menjadi Rp 313,9 triliun pada 2025. Pada 2022, nilai subsidi mencapai hingga Rp 551 triliun akibat lonjakan harga energi pasca konflik Rusia-Ukraina. “Kondisi ini memaksa pemerintah untuk mengurangi peredaran LPG 3 kg yang selama ini masuk dalam barang subsidi,” kata Bahlil.
Selain itu, kebutuhan LPG nasional terus meningkat. Menurut Anggota DEN Muhammad Kholid Syeirazi, pada 2025 kebutuhan LPG mencapai sekitar 9,27 juta metrik ton (MT), sementara produksi domestik hanya sekitar 1,91 MT. Akibatnya, impor LPG terus berlangsung dengan volume hingga 7,47 MT per tahun. “Tingginya ketergantungan pada impor menyebabkan Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global,” kata Kholid.
Pemerintah juga menilai pentingnya pengembangan potensi gas alam domestik. Pemanfaatan gas bumi mencapai sekitar 3,882 BBTUD pada 2025, sementara ekspor turun menjadi 1,718 BBTUD. “Pertanyaannya adalah bagaimana mengubah potensi ini menjadi energi yang dapat diakses masyarakat secara aman dan efisien,” ujar Kholid.
Dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional, pemerintah juga mencoba menyeimbangkan penggunaan LPG dengan CNG. “CNG memiliki keuntungan harga yang lebih rendah, serta bisa digunakan di berbagai sektor,” kata Bahlil. Dengan demikian, transisi ini diharapkan mampu mengurangi tekanan subsidi dan menekan biaya operasional masyarakat.
Sementara itu, perluasan pemanfaatan CNG juga menjadi prioritas dalam menghadapi ancaman geopolitik. “Dengan memperkuat ketahanan energi, kita bisa mengurangi risiko terhadap fluktuasi harga global,” kata Bahlil. Dalam proyek ini, pemerintah berharap bisa menyelesaikan beberapa tantangan infrastruktur dan regulasi sebelumnya.
BeritaLokal, Jakarta, Pemangkasan beban subsidi energi dan pengembangan sumber daya gas alam menjadi kunci strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan adanya transisi ke CNG, Indonesia diharapkan bisa mengurangi risiko terhadap fluktuasi harga global serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi.
