Purbaya Usahakan Aturan KEK Lebih Ramah Produsen Lokal

BeritaLokal, Jakarta – Produsen Alat Kelistrikan Lokal Akui Tak Bisa Bersaing di KEK, Purbaya Bakal Ubah Aturan ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Kamis, 12 Juli 2026, menyampaikan rencana perubahan kebijakan di ruang lingkup Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Perubahan ini diusulkan melalui Sidang Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (SAD) yang dipimpin oleh Purbaya bersamaan dengan Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) dan PT Schneider. Di kantor Kemenkeu, Purbaya menegaskan bahwa laten ketimpangan persaingan di antara produsen domestik dan asing menjadi pendorong utama penyusunan kebijakan baru. Ia menekankan bahwa upaya ini bertujuan memastikan seluruh perusahaan yang mempunyai pabrik di kawasan ini-baik berbasis lokal maupun asing-mempunyai peluang identik untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan KEK yang bergengsi. Kebijakan ini menjadi respons atas keluhan luas yang diumumkan oleh para pengusaha dan asosiasi industri, yang telah melibatkan angka-angka investasi ratusan triliun rupiah yang masuk ke kawasan tersebut pada tahun 2025.

Mekanisme pengajuan keluhan bahan debottlenecking tersebut dimulai dari satuan tugas kepenasaraan strategi pemerintah, di mana para produsen alat kelistrikan dari Indonesia hadir secara kolektif memaparkan kesulitan mereka dalam memperoleh komponen industri Lokal (TKDN) dan akses penuh ke mata rantai pasokan yang terkonsentrasi di inside of KEK. Pendekatan ini menempatkan alinea kebijakan perdagangan dalam perspektif perlindungan industri domestik, sekaligus menegaskan eksistensi kebijakan “broadening inclusion” yang dapat memuat perusahaan-perusahaan yang berada di luar kawasan. Proses ini difasilitasi oleh PT Schneider, yang dinamakan sebagai fasilitator teknologi dalam penyampaian hajat pendiriannya agar terintegrasi dalam kebijakan yang baru. Tak jarang, para pengusaha menyebutkan bahwa kebijakan saat ini menuntut semakin tinggi persentase impor, sehingga memicu ketidaksetaraan kompetitif bagi produsen lokal di luar KEK.

Dalam dialog tersebut, Purbaya menegaskan adanya praktik ‘bundling’ di mana perusahaan asal China menggabungkan perangkat alat kelistrikan impor ke dalam paket konstruksi mereka, menciptakan skema diskon atau bundel yang bersifat eksklusif bagi investor besar. Menurut ia, praktik ini menutup ruang bagi produsen lokal untuk menawar harga dan memenangkan tender konstruksi booming di KEK. Ia merasa bahwa strategi ini tidak hanya merugikan produsen Indonesia, melainkan juga menciptakan ketidakadilan struktural dalam jaringan pasokan industri. Purbaya menekankan perlunya pembenahan regulasi sehingga akses perusahaan asing yang sudah memiliki pabrik di dalam KEK tidak memecah konsolidasinya di pasar, sekaligus memastikan produsen domestik tidak dikasih keluhan “keseimbangan” ekonomi yang sangat terbatas. Tawaran kebijakan ini berwujud aturan komprehensif yang memisosikan saham pengeluaran mitra pemerintah dan sektor swasta.

Salah satu aspek paling signifikan dari rencana reformasi ini adalah penetapan standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dikurangkan dari rata-rata 40 persen menjadi standar baru yang masih belum dideklarasikan secara rinci, namun diperkirakan akan menempatkan perusahaan memproduksi dalam negeri di posisi yang lebih kuat dalam tender interior, bangunan, dan instalasi listrik KEK. Purbaya menjabarkan bahwa struktur kompetensi yang baru ini akan dipihakkan setiap perusahaan asing-asli, yang memiliki fasilitas produksi di Indonesia, untuk mendapatkan akses yang sebanding dengan perusahaan lokal. Memang, perubahan ini bertujuan meningkatkan kapasitas industrialisasi teknologis, menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memaksimalkan kontribusi domestik di industri infrastruktur. Selain itu, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini disesuaikan tak hanya di tingkat kementerian keuangan, melainkan dalam interaksi lintas komite dalam kebijakan ASN.

Sebagai landasan data, pembuatan modal KEK pada 2025 tercatat sejumlah Rp 82,6 triliun, akibat kekayaan luar biasa yang menjadi fokis diverifikasi di dalam bursa risiko infrastruktur. Angka tersebut menegaskan volume yang masih belum terpakai bagi manufaktur lokal yang kurang resolusi bisnis di luar KEK. Dari angka itu, Purbaya menunjuk peluang besar bagi produsen alat kelistrikan Indonesia, dengan keterangan bahwa banyak produk impor yang mantan tergantung pada teknologi asing kini memiliki intensitas produksi lokal yang lebih tinggi. Bila aturan kompetisi diterapkan secara adil, investasi halus ini akan dituangkan kembali ke dalam industri domestik maupun membuah porsi bernilai kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Dan sayangnya, keahanan pelanggan berpotensi terdistribusi dengan jujur, memperdekat proses tersebut dengan ladang manufaktur masa depan.

Ketua Umum APPI, Yohanes Purnawan, menekankan dukungan terhadap perubahan kebijakan. Ia berpendapat bahwa ketidaksetaraan harga dan ketidaksesuaian kebijakan yang belum terselaraskan menurunkan peluang produsen Indonesia dalam tender KEK. Ia menegaskan bahwa kebutuhan akan ketara dan luasnya R&D pada alat kelistrikan merupakan panggilan untuk kemitraan mutual, sehingga kebijakan baru harus memberi ruang bagi perusahaan lokal menguasai tata cara produksi, pemasoknya serta brand identity-nya. Yohanes mengingatkan bahwa sektor energi dan infrastruktur bukan hanya soal menerapkan barometer pembangunan, namun tentang bagaimana kita memperluas jangkauannya agar setiap pendistribusian barang asli di daerah atas. Kepala titiknya, Purnawan menyebutkan bahwa kebijakan baru akan mendukung produksi industrial bahwa kondisi ekonomi bergadai, tetap menginjap dalam hubungan kerja.

Dalam pernyataannya, Purbaya menjelaskan proses penggubahannya akan melibatkan percobaan regulasi yang terus diuji setiap kuartal. Ia menegaskan bahwa setiap perubahan kebijakan akan divalidasi dalam arsitektur transparansi keanggotaan negara bangsa. Purbaya menambahkan bahwa fixasi sembilan babaturan kebijakan yang sedang diaudit, berpetak pelaksana sesuai ketentuan, akan disusun direkomendasikan agar semua pihak dapat menyesuaikan tingkat TKDN yang baru. Begitu, kebijakan ini dirancak di kalender legislasi karena insihnya bersama komitmen RI untuk memperjuangkan industri pembangun lokal, yang jauh masuk dalam GOALS (Goal of Domestic Industrialization) konteks Keynesian modern.

Terakhir, Purbaya menegaskan keberlanjutan kebijakan melalui pengembangan biro teknis yang bertugas meneliti dan memonitor implementasi kebijakan. Ia menekankan bahwa, dengan pengawasan ini, produsen di luar KEK dan produsen lokal akan diperlengkapi secara real-time untuk merespons perubahan kebijakan dan waktu. Proses adaptasi yang fleksibel, jelas, dan transparan membuka arena bagi pihak asing yang beroperasi di Indonesia, sehingga persaingan dapat berlangsung dalam kerangka yang adil dan terstruktur. Dengan begitu, seluruh stakeholder akan memiliki jaminan atas proses industri yang lebih stabil, bekerja menuju integrasi ekonomi nasional yang maju.