Danantara di Rapat KSSK Fokus Stabilitas Sistem Keuangan

BeritaLokal, Jakarta – Danantara Ikut Rapat KSSK, Purbaya: Hanya Beri Masukan, Bukan Ambil Keputusan. Pada 28 Julian 2026, Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya Yudhi Sadewa, mengundang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ke sesi koordinasi internal. Pertemuan ini difokuskan pada penguatan sinergi kebijakan ekonomi nasional, di mana Danantara berfungsi sebagai stakeholder yang dapat menyumbang perspektif praktis dari sektor investasi skala besar tanpa memperoleh hak suara.

Di ruang rapat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berada di Jakarta, Purbaya menjelaskan struktur KSSK secara rinci. KSSK diikuti oleh Menteri Keuangan sebagai koordinator dan anggota utama, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua Dewan Komisioner LPS. Peran Danantara terbatas pada penyampaian masukan yang dianggap membantu regulator dalam menyusun kebijakan lebih tepat sasaran. Menurut Purbaya, keberadaan Danantara hanya sebagai pengamat dan penasihat tidak mengganggu mekanisme pengambilan keputusan yang sudah diatur melalui Undang‑Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

> Purbaya menekankan, “Danantara akan memberi masukan saja, bukan mengambil keputusan.” Kepada publik, ia menggarisbawahi bahwa struktur KSSK tidak akan diubah dan keputusan akhir tetap berada di tangan masing-masing lembaga. Langkah ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya memutuskan agar badan pengelola investasi dapat berpartisipasi dalam koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Pemerintah Dukung Koordinasi

Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan III dan Ketua Dewan Komisioner LPS, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menambahkan bahwa arahan Presiden disampaikan pada Senin malam, menandakan komitmen pemerintah untuk memperluas jaringan koordinasi. Menurut Abimanyu, Danantara memiliki pengalaman dalam mengelola dana investasi negara, sehingga tambahan pandangan mereka akan memperkaya diskusi tentang stabilitas sistem keuangan. “Kita perlu memastikan semua kebijakan fiskal, moneter, dan jasa keuangan saling terkoordinasi dengan baik, baik di tingkat regulator maupun pelaku usaha,” jelasnya.

Panghai tetap berpegang pada prinsip bahwa setiap otoritas tetap memiliki kewenangan tersendiri dalam penetapan kebijakan. KSSK berfungsi sebagai wadah nadi untuk menyelaraskan lini kebijakan fiskal, moneter, dan jasa keuangan agar berjalan selaras. Komponen ini esensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, terutama dalam menghadapi dinamika pasar global yang semakin kompleks. Dukungan Danantara diharapkan dapat memperluas praktik koordinasi, sekaligus memperhatikan dinamika investasi negara.

Terlepas dari peran konsultatifnya, Danantara tidak diberi hak suara. Purbaya menegaskan bahwa ini konsisten dengan ketentuan P2SK yang memperbolehkan KSSK mengundang pihak luar ke dalam rapat tanpa menimbulkan perubahan struktur atau kewenangan. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan tetap terjaga, dan semua kebijakan masih melewati mekanisme yang telah ditetapkan peraturan. Sementara itu, masukan Dari Danantara akan diukur berdasarkan kualitas dan relevansi informasinya dalam mengarahkan kebijakan.

Keterlibatan Danantara menandai langkah progresif pemerintah dalam memperkuat kolaborasi sektor publik dan swasta. Meskipun tak terlibat dalam pengambilan keputusan, kehadiran Danantara tetap menjadi elemen penting dalam sinergi kebijakan ekonomi. Arah ini menegaskan komitmen negara untuk menciptakan kerangka kerja yang inklusif namun tetap terstruktur, sehingga stabilitas sistem keuangan dapat dipertahankan bahkan di tengah ketidakpastian makroekonomi global.