Perdagangan Karbon Indonesia: Potensi Rp5 Triliun

BeritaLokal, Jakarta – Pemerintah Indonesia semakin giat mendorong pengembangan pasar karbon, dengan menyetujui empat proyek perdagangan karbon di sektor kehutanan yang diproyeksikan akan menghasilkan transaksi bernilai hingga Rp 5 triliun. Inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam memanfaatkan potensi karbon Indonesia dan memastikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal, sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang menekankan bahwa perdagangan karbon harus berpihak pada kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.

Proyek Karbon Disetujui Pemerintah

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) secara aktif memfasilitasi pengembangan sistem registri karbon nasional. Hingga Juli 2026, pemerintah telah memberikan persetujuan terhadap empat unit pengelolaan karbon, termasuk tiga Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang berfokus pada rehabilitasi dan restorasi ekosistem hutan, serta satu proyek perhutanan sosial yang melibatkan pengelolaan hutan desa. Keempat proyek ini mencakup area seluas sekitar 224.000 hektare hutan, menghasilkan potensi kredit karbon sebesar 31,7 juta ton CO2 ekuivalen. Nilai transaksi yang dihasilkan dari perdagangan karbon ini diperkirakan mencapai Rp 5 triliun, angka yang signifikan yang menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi dari sektor kehutanan berkelanjutan. Lebih lanjut, pemerintah memperkirakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas perdagangan karbon mencapai sekitar Rp 500 miliar, yang akan digunakan untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Perdagangan karbon ini bukan hanya tentang transaksi finansial, tetapi juga tentang bagaimana memanfaatkan aset alam Indonesia untuk menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Potensi Transaksi Rp5 Triliun

Perkembangan ini didorong oleh terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2025, yang menetapkan tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon di sektor kehutanan. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang jelas untuk menjalankan program perdagangan karbon dan memastikan transisi yang lancar. Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki menegaskan komitmen Kemenhut untuk mendorong perdagangan karbon, namun menekankan pentingnya memastikan manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh investor dan pihak swasta, melainkan juga masyarakat yang berperan penting dalam menjaga kelestarian hutan. “Kami ingin perdagangan karbon tidak hanya menguntungkan swasta atau investor, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegas Rohmat, menggarisbawahi tujuan utama program ini. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan ekonomi hijau yang memberdayakan masyarakat lokal dan mendorong konservasi hutan.

Strategi Pemerintah Tekan Harga

Pemerintah juga sangat menyadari potensi investasi hijau yang dapat dihasilkan dari pasar karbon Indonesia. Diperkirakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon mampu menarik investasi hingga US$ 5,8 miliar (setara Rp 104 triliun), sebuah angka yang menunjukkan kepercayaan investor terhadap potensi pertumbuhan sektor kehutanan berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, perdagangan karbon diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penurunan emisi nasional, yang merupakan komitmen global Indonesia untuk memerangi perubahan iklim. Zulkifli Hasan meyakini bahwa pasar karbon dapat menjadi instrumen yang menghadirkan kesejahteraan sekaligus menjaga hutan Indonesia tetap lestari, sebuah sinergi antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan.

Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, secara tegas menyatakan bahwa perdagangan karbon bukan sekadar bisnis, tetapi harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Ia menekankan bahwa masyarakat yang selama ini berperan menjaga kelestarian hutan harus menjadi pihak pertama yang menikmati manfaat dari ekonomi karbon. “Masyarakat di sekitar hutan harus menjadi pihak yang pertama merasakan manfaat ekonomi karbon. Mereka menjaga hutan, maka mereka juga harus memperoleh nilai tambah dari kelestarian hutan tersebut,” jelas Zulkifli. Pernyataan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa program perdagangan karbon tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Implementasi Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)

Sebagai langkah konkret dalam mendukung perdagangan karbon, Kementerian Lingkungan Hidup telah mengembangkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). SRUK adalah sistem terintegrasi yang dirancang untuk memfasilitasi pengukuran, pelaporan, dan verifikasi kredit karbon. Kemitraan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan sistem ini transparan, berintegritas tinggi, dan dapat dipercaya oleh para pelaku pasar. Implementasi SRUK merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan ekosistem perdagangan karbon yang sehat dan berkelanjutan.

Peluang Insentif untuk Pelabuhan Hijau dan Potensi Pertumbuhan

Pemerintah terus mencari cara inovatif untuk memperluas cakupan perdagangan karbon. Salah satu peluang yang sedang dikaji adalah memasukkan pelabuhan hijau (green port) ke dalam skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Pelabuhan yang berhasil menekan emisi karbon berpotensi memperoleh insentif ekonomi, seperti yang diimplementasikan dalam Green and Smart Port Initiatives (GSPI) ASRI 2026. Pada tahun 2025, sebanyak 41 pelabuhan telah mengikuti asesmen Green and Smart Port, dan delapan pelabuhan dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima sertifikasi dan penghargaan. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong pelabuhan menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan mereka.