BeritaLokal, Jakarta – Pemerintah menegaskan kembali kebijakan stimulus ekonomi 2026 dengan memperkuat program magang dan vokasi sebagai salah satu instrumen perekonomian nasional. Dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana pembagian anggaran sebesar Rp 6.26 triliun untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja.
Program ini terdiri dari dua pilar: Program Magang Nasional (Rp4,14 triliun) bagi 150 ribu peserta serta Pelatihan Vokasi (Rp2,12 triliun) untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK. Airlangga menekankan bahwa program ini akan dilaksanakan di paruh kedua semester II 2026, menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Program Magang Nasional telah menunjukkan hasil positif. Menaker Yassierli mengatakan, selama 2025, Program MagangHub berhasil menarik 102.6 ribu peserta dari 370.5 ribu pendaftar, di tempatkan di 8.048 perusahaan dan instansi pemerintah. Peserta mendapatkan pengalaman kerja langsung, uang saku setara upah minimum, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi dari BNSP. Survei terhadap 65.245 peserta menunjukkan 84,26% puas atau sangat puas dengan program, sementara 67,13% menyatakan membantu kondisi ekonomi peserta dan keluarganya.
Dalam evaluasi Kemenaker, 65,55% peserta meningkatkan kemampuan teknis, komunikasi, tim, pemecahan masalah, berpikir kritis, adaptabilitas, serta keterampilan sesuai bidang pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja terbesar di sektor keuangan, lalu perdagangan besar dan industri pengolahan. Sektorkesehatan, teknologi informasi, jasa administrasi, dan akomodasi juga aktif merekrut peserta magang.
Selain itu, program vokasi dirancang untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK. Dengan dana Rp2,12 triliun, pemerintah berharap meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memenuhi kebutuhan dunia usaha.
Program ini diungkapkan sebagai langkah transparan Kemenaker untuk menjawab tantangan ekonomi terkini. “Dari 85% data peserta, kami berkomitmen menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka,” kata Yassierli. Pemerintah menargetkan program ini menjadi pilar utama dalam memperkuat keberlanjutan ekonomi nasional pada paruh tahun 2026.