BeritaLokal, São Paulo – Brasil mengambil langkah penting dalam menegakkan hukum digital dengan mendukung rancangan undang-undang (RUU) yang memperkuat kewenangan pengadilan untuk membekukan aset kripto milik tersangka kejahatan siber. Kebijakan ini, yang telah disetujui oleh Komite Keuangan dan Perpajakan parlemen Brasil, bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas ilegal di dunia digital.
Dalam rancangan tersebut, hukuman maksimal bagi pelaku kejahatan siber ditambahkan dari delapan tahun menjadi sepuluh tahun penjara, menurut keterangan CoinMarketCap. Pemerintah Brasil mengatakan langkah ini dibutuhkan karena tindak kejahatan digital semakin kompleks dan meningkat dalam jumlahnya. RUU juga memberikan lebih banyak kewenangan kepada pengadilan untuk memerintahkan pembekuan aset kripto atau rekening bank, bahkan sebelum vonis dijatuhkan.
Pengadilan Brasil dapat mengambil tindakan ini terhadap individu yang sedang menjalani penyelidikan, termasuk dana yang tersimpan dalam akun bursa kripto atau rekening tradisional. Kebijakan ini sejalan dengan tren global, di mana pemerintah dan otoritas hukum mulai memperluas wewenang investigasi keuangan terkait aset digital. Dengan demikian, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah tersangka mengalihkan atau menyembunyikan aset selama proses penyelidikan.
Percepatan pembahasan RUU ini menunjukkan dukungan kuat dari partai politik untuk meningkatkan efisiensi pemberantasan kejahatan siber. Dalam beberapa tahun terakhir, Brasil menghadapi peningkatan kasus penipuan digital, serangan ransomware, dan modus kejahatan yang memanfaatkan aset kripto. Kebijakan baru ini juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum lebih besar bagi investor dan perusahaan kripto di negara tersebut, dengan bursa kripto bisa diwajibkan membekukan aset tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Meski ada risiko memengaruhi likuiditas platform perdagangan digital, RUU ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong pembentukan kerangka regulasi kripto yang lebih komprehensif di Brasil. Proses legislatif masih dalam tahap awal, dengan rancangan berpotensi melanjutkan ke sidang pleno parlemen sebelum dibawa ke tingkat senat.
Dalam pandangan publik, kebijakan ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya Brasil menghadapi tindak kejahatan siber di dunia digital. Dengan kewenangan lebih luas bagi pengadilan dan regulasi yang lebih terstruktur, negara tersebut berupaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang efektif dalam menangani isu-isu digital.
