BeritaLokal, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program pembebasan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama periode 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka tanpa menghadapi sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran.
Selain itu, program ini juga menyediakan insentif tambahan terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan diskon 7,5% untuk tahun pajak 2026. Wajib pajak dapat mengikuti pembayaran pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026 tanpa perlu melakukan proses administrasi tambahan. Kebijakan ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pajak daerah secara lebih efisien.
Program pembebasan sanksi administratif berlaku selama 12 bulan, mulai 1 April hingga 31 Desember 2026. Dalam periode ini, wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak kendaraan tanpa dikenakan denda keterlambatan. Insentif PBB-P2 juga berlaku untuk pembayaran pada tahun sebelumnya, termasuk skema angsuran, hingga 2025.
Kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan dan PBB-P2 menjadi penting dalam mendukung penerimaan daerah yang stabil. Dengan adanya program ini, masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan kesempatan tersebut secepat mungkin. Sementara itu, pembayaran PBB-P2 juga berperan sebagai sumber pendapatan bagi pengembangan infrastruktur dan layanan publik Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta mengingatkan bahwa perbedaan nilai SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dengan tagihan aktual dapat terjadi karena potongan 7,5% yang diimplementasikan secara otomatis pada sistem pembayaran. Wajib pajak harus memastikan bahwa pembayaran sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SPPT untuk menghindari kesalahan administratif.
Program ini menegaskan bahwa kewajiban pajak daerah menjadi bagian dari kontribusi masyarakat untuk kemajuan Jakarta, termasuk peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik.
