BeritaLokal, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta PT PLN (Persero) menjelaskan secara transparan penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui akar persoalan yang menyebabkan gangguan pasokan batu bara dan teknis pada PLTU, serta dampaknya bagi kehidupan sosial-ekonomi.
Puan mengatakan pemadaman listrik bergilir terjadi karena pasokan batu bara berkalori menengah yang terganggu serta kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN dan para Independent Power Producer (IPP). Meski PLN telah melaporkan perkembangan penanganan gangguan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, Puan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Di tengah kondisi ini, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo telah melaporkan perkembangan penanganan gangguan kelistrikan kepada Presiden. PLN juga menyatakan sistem kelistrikan Jawa mulai membaik, sehingga pemadaman bergilir secara bertahap dapat dikurangi. Namun, Puan menegaskan bahwa pemulihan harus dilakukan dengan metode yang lebih efektif, termasuk evaluasi terhadap penyebab dan penanganan masalah teknis.
Puan mengapresiasi langkah cepat PLN dalam memulihkan sistem kelistrikan, tetapi menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang. Ia berharap PLN dapat memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir dan melindungi kepentingan masyarakat yang paling rentan, seperti UMKM, rumah tangga, serta sektor pelayanan publik. “Akar masalah harus diketahui secara transparan,” kata Puan.
Dampak pemadaman listrik bergilir tidak hanya terhadap lampu, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari UMKM yang mengalami kerugian usaha hingga rumah tangga yang kesulitan beraktivitas karena cuaca panas, pemadaman listrik menimbulkan serangkaian permasalahan. Puan meminta PLN untuk memitigasi dampak ini dengan pendekatan yang lebih terukur, termasuk penggunaan sumber energi alternatif dan peningkatan kapasitas infrastruktur.
Di sektor rumah tangga, pemadaman berkepanjangan juga menimbulkan masalah seperti anak-anak kesulitan beraktivitas karena cuaca panas atau ibu menyusui yang terpaksa membuang stok ASI perah karena penyimpanan di freezer tidak berfungsi. Puan mengingatkan bahwa kelompok usaha mikro dan pekerja informal sangat bergantung pada pasokan listrik, sehingga kejadian serupa bisa memengaruhi ekonomi kerakyatan.
Puan menegaskan bahwa pemadaman listrik bergilir menjadi pelajaran penting untuk ketahanan energi nasional. Ia mengingatkan bahwa infrastruktur energi harus diperkuat dan kualitas pelayanan publik dijaga. “Ketahanan energi tidak hanya tentang pasokan, tetapi juga tentang keandalan dan efisiensi sistem,” kata Puan.
Puan menambahkan bahwa setiap jam pemadaman listrik berpotensi mengurangi pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap evaluasi besar-besaran terhadap penyebab dan penanganan pemadaman listrik bergilir dilakukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. “Dampak pada ekonomi kerakyatan harus menjadi perhatian dalam sektor pelayanan publik,” tandasnya.
Kondisi pemadaman listrik bergilir di Jawa menunjukkan keterbatasan infrastruktur energi dan kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan pasokan. Dengan terus berkomunikasi dengan PLN dan melakukan evaluasi menyeluruh, Puan berharap masyarakat bisa bersiap menghadapi perubahan secara cerdas.