BeritaLokal, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selesaikan Program Magang Nasional 2025 hingga Batch III, dengan masa magang selama enam bulan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, seluruh rangkaian program mulai dari Batch I hingga III telah selesai dilaksanakan. Tahap berikutnya adalah membuka akses sertifikasi kompetensi bagi peserta yang menyelesaikan program.
“Setelah magang ini, kami akan membuka kesempatan untuk melakukan sertifikasi kompetensi,” kata Yassierli di Kantor Kemnaker, Kamis (18/6/2026). Program ini menyediakan 20 bidang kompetensi yang dapat dipilih peserta, termasuk portofolio dan sertifikat magang. Peserta juga berpeluang mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui. Meski pilihan bidang masih terbatas, Yassierli menilai langkah ini menjadi nilai tambah bagi lulusan perguruan tinggi.
Kemnaker mengatakan, sekitar 15.000 peserta Batch I mendapatkan respons positif dari perusahaan dan peserta sendiri. “Kami juga memperoleh apresiasi dari Komisi IX saat melakukan kunjungan kerja ke daerah,” ujarnya. Selain itu, Kemnaker ingin memperluas distribusi peserta agar merata di berbagai wilayah, termasuk meningkatkan keterwakilan latar belakang pendidikan. “Kami ingin memberikan layanan yang sifatnya equal access untuk semua,” kata Yassierli.
Program ini juga menetapkan kuota khusus bagi penyandang disabilitas, meski jumlahnya masih terbatas. Langkah tersebut bertujuan memfasilitasi lulusan perguruan tinggi difabel dalam mengakses program magang. Pemantauan program akan dilakukan melalui tracer study tiga bulan dan enam bulan setelah magang selesai untuk mengevaluasi penyerapan tenaga kerja.
Selain itu, Kemnaker berencana melanjutkan Program Magang Nasional 2026 dengan kuota minimal 100.000 peserta. “Program ini terus dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan peserta,” kata Yassierli. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kompetensi peserta dari skala 2 menjadi lebih dari 4, dengan validasi oleh mentor mereka.
Sementara itu, sebaran peserta masih terfokus di Pulau Jawa, terutama Jakarta. Yassierli mengklaim bahwa tingginya minat peserta ke ibu kota mungkin dipengaruhi faktor upah minimum atau minat untuk pengalaman kerja langsung di pusat pemerintahan dan bisnis. Kemnaker akan berupaya memperluas distribusi peserta agar lebih merata di seluruh wilayah.