BeritaLokal, Jakarta – Pemerintah menargetkan pelaksanaan aturan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor 40 tahun rampung pada tahun 2026. Keputusan ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah layak dengan cicilan yang lebih terjangkau, sekaligus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyebarluaskan akses hunian bagi rakyat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden untuk memperluas kesempatan pemilikan rumah bagi masyarakat dengan pendapatan rendah. “Prinsipnya bukan untuk ditawar-tawar lagi, tapi untuk dijalankan dengan sesuai tata kelola yang benar. Tujuannya adalah memberikan kemudahan cicilan yang lebih ringan,” kata Sirait dalam wawancara dengan Antara, Rabu (17/6/2026).
Skema tenor 40 tahun diharapkan mengurangi beban cicilan bulanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ara, kepala BKPR, menjelaskan pemerintah saat ini sedang mematangkan aspek kebijakan, termasuk simulasi pembiayaan dan aturan pendukung sebelum skema resmi diterapkan. “Kita perlu mengevaluasi berbagai faktor agar proses implementasi bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Pembahasan skema ini akan dilibatkan dalam Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang mencakup Menteri Keuangan Purbaya, Menteri Tenaga Kerja, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ara menjelaskan bahwa proses ini membutuhkan waktu yang strategis untuk menghindari kegagalan sistem. “Kita sedang mencari waktu yang cocok karena harus berkoordinasi dengan Tapera. Komite ini akan menyusun rencana pembiayaan, simulasi risiko, dan aturan pendukung,” terang Ara.
Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa skema tenor 40 tahun adalah alternatif yang tersedia, bukan kewajiban. Masyarakat masih dapat memilih tenor pendek seperti 10, 20, atau 30 tahun sesuai kemampuan finansial. “Kebijakan ini tidak menggantikan opsi lain, tetapi menjadi pilihan tambahan untuk masyarakat yang membutuhkan cicilan lebih ringan,” katanya.
Pemerintah juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam implementasi skema agar tidak menyebabkan tekanan finansial terhadap masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan menjadi pendorong untuk meningkatkan akses hunian bagi sebagian besar rakyat Indonesia.