BeritaLokal, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pagu indikatif anggaran tahun 2027 sebesar Rp 49,8 triliun untuk mendukung program prioritas nasional. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, ia menjelaskan rencana ini bertujuan memperkuat stabilitas fiskal dan mendorong layanan publik.
Program Prioritas Nasional: Kebijakan Fiskal & Pengelolaan Keuangan
Pagu 49,8 triliun akan dialokasikan untuk lima program utama, termasuk kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, dan pengembangan sektor pendidikan. Salah satunya adalah subsidi biodiesel B50, yang diperkuat dengan pendanaan penuh dari rupiah murni, PNBP, dan BLU. Angka ini dianggap sejalan dengan pagu 2026 setelah optimasi efisiensi anggaran.
Program Kebijakan Fiskal: Dana untuk Pendidikan & Perumahan
Program pertama fokus pada pendanaan pendidikan dasar, termasuk pembangunan 514 Sekolah Rakyat. Dalam program pengelolaan penerimaan negara, DJP dan DJBC akan mengkoordinasi patroli laut untuk menekan penyelundupan. Pengelolaan belanja negara mendukung 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui BUMDes.
Program Perbendaharaan & Peningkatan Kualitas Layanan
Kemenkeu akan memperkuat perbendaharaan dan risiko dengan proyek seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan 3 juta rumah, dan peningkatan kualitas 66 rumah sakit. Pagu ini mencakup Rp 47,93 triliun untuk manajemen yang melibatkan seluruh unit eselon I serta BLU.
Efisiensi & Kebijakan Nasional
Purbaya menyatakan pagu 2027 diusulkan setelah memperhitungkan efisiensi anggaran. Hal ini sejalan dengan kebijakan penajaman belanja dan prioritas program kerja nasional. “Kita harus optimalkan sumber daya untuk mendukung proyek prioritas,” kata mantan menteri keuangan.
Pagu Terdiri dari 3 Komponen
Total pagu Rp 49,8 triliun terdiri dari:, Rp 39,32 triliun (rupiah murni),, Rp 102,15 miliar (PNBP), dan, Rp 10,38 triliun (BLU).
Dalam anggaran rinci, alokasi terbesar untuk kebijakan fiskal (Rp 36,33 miliar) dan pengelolaan perbendaharaan (Rp 93,4 miliar). Pagi ini dianggap layak ditetapkan sebagai target anggaran 2027.