BeritaLokal, Jakarta – Dalam rangka mempercepat deeskalasi konflik regional, Uni Emirat Arab (UEA) dikabarkan menyetujui pencairan dana Iran sebesar miliaran dolar, meski pemerintah UEA membantah klaim tersebut. Dalam sebuah pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri UEA menyatakan bahwa tidak ada transfer atau konversi dana dari UEA ke Iran, termasuk angka $3 miliar yang disebut dalam laporan media internasional.
Selain itu, dua sumber regional mengklaim bahwa UEA telah menyetujui pencairan dana sebesar US$ 10 miliar, dengan lebih dari US$ 3 miliar di antaranya tersedia untuk digunakan Iran. Laporan ini disebut sebagai langkah penting dalam negosiasi damai yang terjadi antara Teheran, Washington, dan Israel. Dalam skenario tersebut, serangan Iran terhadap wilayah UEA diperkirakan akan dihentikan.
Pernyataan itu muncul bersamaan dengan spekulasi tentang potensi pencairan puluhan miliar dolar pendapatan minyak Iran yang selama ini dibekukan karena sanksi AS. Namun, Kementerian Luar Negeri UEA segera membantah klaim tersebut, mengklaim bahwa tidak ada dana Iran yang dicairkan atau dipindahkan melalui sistem keuangannya. Pemangku kepentingan UEA juga menegaskan bahwa negara ini tetap memprioritaskan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia-Tenggara.
Sementara itu, Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. Seorang pejabat UEA mengatakan bahwa kebijakan luar negerinya dipandu oleh upaya mendorong deeskalasi konflik global, termasuk memperkuat kemitraan dengan Amerika Serikat untuk melindungi masyarakat di wilayah tersebut dari dampak konflik yang berkepanjangan.
Kebijakan UEA juga diperkuat oleh inisiatif seperti peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur, menurut sumber terpercaya. Dalam konteks ini, negara-negara di kawasan Asia-Tenggara dipertanyakan apakah akan tetap mempertahankan kebijakan ekonomi yang bersifat proaktif.
Pernyataan resmi UEA menekankan bahwa semua informasi yang diberikan harus berasal dari sumber terpercaya dan diizinkan oleh pemerintah. Pemangku kepentingan menegaskan bahwa negara ini tetap memprioritaskan transparansi dalam proses negosiasi, meski konflik regional masih terus berlangsung.