[BeritaLokal], Jakarta – Rusia mengumumkan langkah regulasi baru yang menargetkan tiga aset kripto utama, USDT, USDC, dan BNB, dengan penerapan biaya transaksi yang berkisar 0,5% hingga 3% per transaksi, tergantung klasifikasi asetnya. Langkah ini diumumkan oleh Wakil Menteri Keuangan Rusia, Ivan Chebeskov, dalam konteks Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF 2026), dan menjadi bagian dari rencana lebih besar untuk membangun ekosistem kripto yang berbasis rubel dan berorientasi pada BRICS.
Biaya tersebut diberlakukan secara eksplisit untuk aset yang diklasifikasikan “tidak ramah”, istilah yang secara hukum merujuk pada entitas yang beroperasi di negara-negara yang telah mengeluarkan sanksi atas invasi Ukraina 2022, termasuk AS, Uni Eropa, dan Inggris Raya. USDT, dikelola oleh Tether (Virgin Islands), USDC oleh Circle (AS), dan BNB yang diatur oleh Binance (AS) menjadi target utama, karena mereka terkait langsung dengan entitas yang berada di zona geopolitik “terkait sanksi”.
Analisis oleh Vladimir Chernov dari Freedom Global memperkirakan bahwa biaya transaksi ini akan berada di kisaran 0,5-2% untuk aset kripto yang tidak ramah, dan mencapai 3% untuk stablecoin yang dipegang dalam mata uang dolar. Dengan demikian, transaksi yang melibatkan aset tersebut akan mengalami beban ekonomi yang signifikan, yang secara implisit menunjukkan kebijakan pemerintah Rusia untuk mengalihkan arus modal dari instrumen yang “terkait dengan barat” ke aset yang lebih “bersahabat” secara geopolitik.
Langkah ini bukan hanya kebijakan pajak, tetapi juga strategi ekonomi yang lebih luas. Chebeskov menyatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai bentuk insentif dan perlindungan teknis untuk mendorong masyarakat memilih aset lain, yang mungkin berbasis rubel atau mendukung ekosistem BRICS. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan hanya tentang pengendalian, tetapi juga tentang arah pengalihan modal dan pengembangan ekosistem keuangan nasional.
Dalam konteks legislasi, langkah ini menjadi bagian dari pembacaan kedua Rancangan Undang-Undang (RUU) Duma bertajuk “Digital Currency and Digital Rights,” yang telah melewati pembacaan pertama pada 21 April 2026. Pembacaan kedua, yang dijadwalkan untuk berlangsung sebelum 1 Juli 2026, merupakan tahap paling krusial dan paling diperdebatkan, karena akan menentukan struktur lisensi, wewenang pengawasan Bank Sentral, serta larangan pembayaran kripto domestik, kecuali untuk transaksi lintas batas yang diizinkan sebagai mekanisme pengelolaan sanksi.
Duma Financial Markets Committee Chairman Anatoly Aksakov telah mengklasifikasikan RUU Kripto sebagai salah satu dari dua prioritas legislatif, bersama dengan paket Antifraud 2.0, dengan target penyelesaian pada 1 Juli 2026 dan aturan penegakan hukum mulai berlaku 1 Juli 2027. Biaya transaksi untuk aset “tidak ramah” menjadi pusat perdebatan, karena ia menjadi indikator jelas dari kebijakan pemerintah untuk membatasi dominasi mata uang dan aset asing yang terkait dengan sistem ekonomi barat.
Dengan demikian, kebijakan ini bukan sekadar regulasi teknis, tetapi juga bentuk deklarasi politik yang jelas: Rusia ingin membangun sistem keuangan yang tidak tergantung pada sistem global yang dipengaruhi oleh geopolitik barat, dan yang berpotensi mengalihkan arus investasi dari aset berbasis dolar ke instrumen yang lebih “bersahabat” secara ekonomi dan politik.
