Jusuf Kalla menilai dunia sedang mengalami perlambatan ekonomi dan bergeser dari era globalisasi menuju deglobalisasi dengan peran negara yang makin besar.
PerbesarWakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla. (/Angga Yuniar)
, Jakarta – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menilai dunia tengah menghadapi perubahan besar dalam sistem ekonomi global. Menurutnya, era globalisasi yang selama beberapa dekade mendorong keterbukaan perdagangan dan investasi antarnegara kini mulai bergeser menuju deglobalisasi, ditandai dengan semakin kuatnya peran pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi.
Menurut Jusuf Kalla, perubahan tersebut terjadi di tengah kondisi ekonomi global yang sedang menghadapi tekanan akibat berbagai konflik geopolitik yang berlangsung di sejumlah kawasan dunia.
“Kebetulan sekarang kita lagi sakit. Saya bicara sekarang pada saat kita sakit. Sakitnya bukan di Indonesia saja, hampir di seluruh dunia sakit, masalah keuangan ini,” kata dia dikutip dari Antara, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa perlambatan ekonomi global saat ini tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi semata, tetapi juga ketidakpastian geopolitik, mulai dari konflik Rusia-Ukraina hingga ketegangan yang terjadi di Timur Tengah dan Asia Selatan.
Menurut JK, perubahan pola ekonomi global sebenarnya merupakan siklus yang berulang setiap beberapa dekade. Ketika satu sistem dianggap tidak lagi mampu menjawab tantangan zaman, berbagai negara akan mencari pendekatan baru yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan domestik masing-masing.
Praktik Deglobalisasi
PerbesarKetua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla. (/Angga Yuniar)
Jusuf Kalla menjelaskan bahwa salah satu tanda paling nyata dari perubahan tersebut adalah menguatnya praktik deglobalisasi di berbagai negara.
“Kalau sebelumnya kita sangat kenal globalisasi, sekarang orang bergerak ke deglobalisasi,” ujarnya.
Ia menilai banyak negara mulai mengedepankan kebijakan proteksionisme dan memperbesar campur tangan pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional. Kondisi ini berbeda dengan era globalisasi yang mendorong perdagangan bebas dan kompetisi pasar yang lebih terbuka.
Menurut JK, tren tersebut dapat dilihat dari kebijakan sejumlah negara besar, termasuk Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung utama sistem pasar bebas.
Kini, Amerika Serikat justru menerapkan berbagai tarif impor untuk melindungi industri dalam negeri dan menjaga daya saing produk nasional.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa negara-negara besar mulai menempatkan kepentingan domestik sebagai prioritas utama di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Dalam istilah ekonomi, kondisi tersebut sering disebut sebagai state capitalism, yakni ketika pemerintah memiliki peran lebih besar dalam mengarahkan kebijakan ekonomi dan industri strategis.
Harus Jaga Keseimbangan
PerbesarKetua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla. (/Angga Yuniar)
Menurut Jusuf Kalla, Indonesia juga menunjukkan kecenderungan serupa melalui penguatan peran negara dalam pengelolaan sejumlah komoditas strategis.
Ia mencontohkan kebijakan ekspor satu pintu yang diterapkan pada beberapa komoditas penting seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferroalloy. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kontrol pemerintah terhadap sektor-sektor yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian nasional.
Meski demikian, JK menegaskan bahwa keseimbangan antara peran pemerintah dan sektor swasta tetap harus dijaga agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Menurut dia, pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan regulasi, infrastruktur, dan pengawasan yang memadai. Sementara itu, dunia usaha berperan menciptakan investasi, membuka lapangan kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
JK juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan optimal tanpa peningkatan pendapatan masyarakat.
Ketika daya beli meningkat, konsumsi rumah tangga akan ikut tumbuh dan menjadi penggerak utama perekonomian. Karena itu, penguatan sektor usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
