beritalokal.my.id, Jakarta – Susu menjadi salah satu bagian dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun belum seluruhnya mendapat susu dalam menunya. Ternyata, kemasan hingga akses logistik jadi kendala belum meratanya pasokan susu dalam menu MBG.
Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Widyastuti mengatakan kemasan menjadi salah satu kendala. Produksi susu lokal di daerah cenderung masih dalam kemasan literan atau curah, sementara butuh kemasan khusus untuk penyaluran MBG.
“Jadi banyak dari peternak-peternak setelah diperah, ini kan mempunyai tingkat yang memang harus segera didistribusikan dan ini masih banyak yang dalam bentuk literan atau curah, nah sedangkan untuk kebutuhan MBG ini otomatis adalah pengemasan yang khusus ini membutuhkan waktu juga,” jelas Widyastuti dalam konferensi pers Hari Susu Nusantara, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, dikutip Rabu (3/6/2026).
Senada, Plt Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Gunalan menguraikan kendala lainnya dalam penyaluran susu di menu MBG. Kapasitas produksi saat ini dinilai belum mampu memenuhi jumlah penerima manfaat sebanyak 63 juta orang.
“Itu merupakan angka yang sangat besar dibandingkan dengan produksi susu yang dihasilkan di Indonesia tentunya tidak sesuai dengan kebutuhan yang kami harapkan, apalagi 2 kali seminggu,” kata dia.
Adapun, dalam regulasi, pemberian susu dalam MBG dilakukan setidaknya 2 kali dalam satu pekan. Jumlah ini diakui belum bisa dipenuhi sepenuhnya.
Akses Logistik dan Ketersediaan
PerbesarPaket MBG dari Dapur Kebayunan akan distribusikan ke-39 sekolah dari PAUD hingga SLTA, juga ibu hamil dan menyusui se-kota Depok. (merdeka.com/Arie Basuki)
Gunalan mengungkap lagi kendala lainnya. Kini berkaitan dengan akses logistik untuk pemenuhan susu di pasaran. Utamanya pada beberapa daerah yang tidak bisa diakses melalui jalur darat ataupun tingkat kesulitan distribusi laut.
“Daerah-daerah yang terpencil, misalnya mungkin karena transportasi ke sana agak susah, mungkin ombak dan lain sebagainya, terkadang logistik itu sampainya tidak tepat waktu,” ucap dia.
Alhasil, ketersediaan susu di lokasi penyaluran MBG pun terbatas atau bahkan tidak ada. Belum lagi, kata Gunalan, ada sejumlah produsen yang membatasi produk susunya dibeli untuk keperluan MBG karena perlu tetap menyediakan untuk masyarakat umum.
“Sehingga inilah kadang yang menyebabkan kenapa susu pada SPPG itu sulit mereka dapatkan karena memang tidak ada di pasaran,” ucap dia.
Gunalan menjelaskan, BGN terus melakukan koordinasi di bawah komando Kemenko Pangan. Dia juga mengamini terbuka terhadap inovasi dari ahli gizi jika ada alternatif susu bagi penerima MBG.
“Nah kalau memang modifikasi atau inovasi yang dilakukan oleh teman-teman kita di lapangan oleh ahli gizi untuk mengganti susu itu diiyakan dan dibolehkan, karena memang pasokan susunya yang tidak bisa kita dapatkan,” tuturnya.
Usulan Dapur Susu MBG
PerbesarEfek Program MBG, Produksi Susu Lokal Boyolali Tembus 2.000 Liter per Hari
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan konsep ‘Dapur Susu’ untuk memasok kebutuhan susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usaha skala koperasi dengan modal minim ini digadang mampu jadi sarana pemerataan sebaran susu MBG.
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementan, Makmun mengusung konsep Dapur Susu Indonesia (DaSI) untuk memasuk kebutuhan susu ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.
“Kalau (susu) pasteurisasi dan sterilisasi saya kira dengan modalnya koperasi ini bisa dibuat, makanya tadi harus ada kalau kami istilahnya DaSI,” kata Makmun di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Dia menjelaskan, pemilik Dapur Susu bisa mendapat kepastian penyerapan hasil produksinya. Mengingat, dalam regulasi ditetapkan program MBG harus menyediakan susu setidaknya dua kali dalam sepekan bagi penerimanya.
Makmun mengaku, Kementan sudah memulai integrasi peternakan sapi dengan produsen susu di Sulawesi Selatan. Modal yang dibutuhkan cukup dengan Rp 5 miliar. Ini digunakan untuk mengelola sekitar 100-200 sapi sebagai pemasok susu kebutuhan MBG.
“Kami sudah buat prototipenya dengan modal mungkin di bawah Rp 5 miliar sudah bisa membuat satu unit dapur susu yang kemudian bisa menyuplai sekitar 5 sampai 10 SPPG di sekitarnya,” jelas dia.
